jpnn.com - JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, memersilakan jika ternyata terdapat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun partai politik yang didiskualifikasi tetap menggelar kampanye rapat umum pemilu 2014.
Alasannya, karena keputusan KPU yang mendiskualifikasi 35 calon anggota DPD dan sembilan partai politik di 25 kabupaten/kota, belum bersifat final dan mengikat.
BACA JUGA: Jika Jadi Cawapres, Abraham Harus Tinggalkan KPK
“Kami tidak menganggap putusan kami final sekarang. Makanya kalau ada yang ikut kampanye seperti di Kalimantan Barat (caleg DPD) ya nggak apa-apa. Silahkan saja mereka berkampanye. Mereka boleh berkampanye, karena masih punya hak politik,” ujarnya di gedung KPU, Jakarta, Senin (17/3).
Menurut Hadar, KPU baru mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait pendiskualifikasian pada Senin (17/3), setelah sebelumnya KPU mengelar rapat pleno dengan dihadiri seluruh KPU Provinsi sejak Kamis (13/3) hingga Sabtu (15/3) subuh.
BACA JUGA: Pencitraan SBY Dikritik, Jokowi Dipuji
“Kita masih beri waktu mereka (peserta pemilu yang didiskualifikasi) untuk mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selama tiga hari ke depan,” ujar Hadar.
Nantinya jika sampai tiga hari setelah dikeluarkan SK, Kamis (20/3) tidak ada yang mengajukan sengketa, maka putusan KPU dinyatakan final dan mengikat.
BACA JUGA: Jualan Program Pro-rakyat, Ajak Bersatu di Rumah Kita
“Kita akan buka alasan kenapa peserta pemilu didiskualifikasi kalau ada yang sengketa ke Bawaslu. Tapi kalau tidak ada yang memersoalkan, berarti putusan kita final,” katanya.
Hadar menjelaskan keputusan diskualifikasi diambil dengan berbagai dasar pertimbangan. Apalagi atas langkah tersebut, KPU menurut Hadar, telah diingatkan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bagaimana kesulitan-kesulitan yang ada di tiap daerah.
“Saya kira kalau ada penjelasan dan cukup bukti, kami masih bisa menerima, apalagi kalau ada rekomendasi dari panwas (panitia pengawas pemilu) setempat. Keputusan ini kami ambil juga setelah kami mendengarkan penjelasan yang cukup dari daerah (KPUD). Karena semua ini kan terjadi di daerah dan kita datangkan kamarin selama dua hari, mereka kami tanyakan secara detil dan kami catat semua keterangan mereka,” katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Juga Lantik Sejumlah Kapolda
Redaktur : Tim Redaksi