Mantan anggota KPU, Mulyana Wira Kusumah mengungkapkan, sebenarnya putusan MK itu tidak menjadi persoalan besar bagi partai-partai yang kini memiliki kursi di DPR. "Itu hanya akan memberikan beban administratif bagi partai-partai pemilik kursi parlemen. Tapi bukan persoalan besar," kata Mulyana di Jakarta, Minggu (2/9).
Staf pengajar di FISIP Universitas Indonesia yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies itu menambahkan, justru putusan MK itu membuka ruang agar Pemilu tidak hanya demokratis dari sisi prosedur tatepi juga substansi. "Harapannya ini akan jadi free and fair election yang tercermin dari proses verifikasi itu. Yang kemarin kan hanya mewakili partai politik di parlemen, jadi diskriminatif," ulasnya.
Hanya saja Mulyana juga wanti-wanti kepada KPU saat ini agar tidak sembarangan melakukan verifikasi. Sebab KPU tidak hanya bakal menjadi pusat perhatian dan diawasi banyak pihak, tetapi juga diancam dengan sanksi jika salah melangkah.
"Sekarang agak susah kalau KPU asal-asalan verifikasi, karena mereka juga disorot oleh DPR, pemerintah dan juga Bawaslu. Bahkan masih ada Dewan Kehormatan yang punya otoritas memberikan sanksi," pungkas mantan koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Pasang Target 35 Persen
Redaktur : Tim Redaksi