JAKARTA - Sejumlah kalangan mempertanyakan kesepakatan Lembaga Sandi Negara dan Komisi Pemilihan Umum terkait hasil data pemilu. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dengan kesepakatan itu KPU seperti menjual nyawa demokrasi pada pihak militer. Ini, kata dia, justru berbahaya untuk Pemilu.
"KPU mempertaruhkan Pemilu jika mereka menyerahkan hal yang penting ini pada Lemsaneg. Apalagi, Lemsaneg ini sangat sulit dikontrol, termasuk oleh DPR RI," ujar Ray dalam diskusi 'Masyarakat Sipil Menolak Militer dalam Pemilu' di Jakarta, Minggu, (6/10).
Ia mempertanyakan siapa yang akan mengawasi Lemsaneg dalam pengurusan data Pemilu. Menurut Ray, KPU justru membawa diri pada bahaya, tanpa memikirkan demokrasi masyarakat.
Sementara itu, pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyebut aksi kerjasama ini justru menodai militer. Lemsaneg, kata dia, termasuk lembaga militer yang harusnya bersifat netral. Bukan mengurusi masalah politik dan Pemilu.
"Ini bisa seperti silent operation. Kita tidak tahu kenapa teman-teman KPU bisa memutuskan MoU itu. Apa mereka bisa pastikan bahwa Lemsaneg ini loyal pada mereka. Bisa saja loyal ganda," kata Sebastian.
Ia meminta KPU meninjau kembali MoU yang sudah disepakati dengan Lemsaneg. Jika tidak, ia mengkhawatirkan, Pemilu 2014 justru menjadi tidak transparan dan memilih berpihak pada kekuasaan tertentu. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Cukup Alasan Bagi Presiden Terbitkan Perpu MK
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Enggan Komentari Rencana Presiden Terbitkan Perpu
Redaktur : Tim Redaksi