KPU Diminta Undang Tenaga Honorer pada Debat Capres Tahap Ketiga

Kamis, 21 Februari 2019 – 07:21 WIB
Aksi unjuk rasa tenaga honorer menuntut diangkat menjadi CPNS. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Fahira Idris meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih banyak mengundang perwakilan organisasi guru dan guru honorer, tenaga kesehatan, serikat pekerja dan mereka-mereka yang concern dalam kegiatan sosial dan budaya pada debat capres tahap ketiga.

“Pada debat capres ketiga nanti, jumlah tim sukses yang boleh barada di dalam ruangan dibatasi. Audiens harus didominasi masyarakat yang concern terhadap isu yang diangkat saat debat ketiga yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya,” kata Fahira Idris dalam keterangan persnya, Rabu (20/2).

BACA JUGA: KPU Pastikan Jokowi Tidak Menggunakan Earpiece saat Debat Kedua Capres

Fahira juga meminta KPU bersama Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno melakukan evaluasi debat kedua Pilpres 2019. Evaluasi itu sekaligus mempersiapkan debat berikutnya.

Fahira juga berharap supaya pada debat ketiga nanti arena steril dari keberisikan para pendukung kedua pasang calon.

BACA JUGA: Masih Banyak Gangguan Saat Debat Capres

BACA JUGA: Masih Banyak Gangguan Saat Debat Capres

Senator DKI Jakarta ini mengungkapkan, beberapa hari seusai debat kedua, beredar video keriuhan dan saling sahut bahkan saling ejek antarpendukung paslon 01 dan 02 di sela-sela waktu jeda.

BACA JUGA: Harapan Hary Tanoe Setelah Debat Capres 2019

Bahkan, saat debat sedang berlangsung, masyarakat melalui tayangan televisi mendengar dengan jelas beberapa kali terjadi suara keriuhan para pendukung pada saat paslon sedang memaparkan pandangannya.

Menurut Fahira, suasana tidak kondusif seperti ini sangat disayangkan. Karena itu, kata dia, KPU harus memastikan tidak lagi terulang pada debat pilpres ketiga 17 Maret 2019.

“Saya berharap debat ketiga nanti steril dari keriuhan para pendukung. Kami yang menonton debat lewat televisi terganggu. Saya rasa kedua paslon yang berada di atas panggung juga terganggu," ungkap Fahira.

Dia menjelaskan, KPU bisa fasilitasi para pendukung nonton bareng di luar arena debat. Silakan saja mereka mau sahut-sahutan asal jangan di dalam arena debat.

"Kami rakyat Indonesia yang paling berkepentingan menyaksikan debat ini, bukan tim sukses,” ungkap Fahira.

Menurut Fahira, yang paling berkepentingan menonton langsung atau diundang dalam forum debat, itu adalah perwakilan kelompok masyarakat, serta mereka yang sehari-hari bergelut di bidang-bidang yang menjadi tema perdebatan. Namun, dia menilai selama dua kali debat berlangsung ruangan didominasi pendukung kedua paslon.

Menurut Fahira, mungkin pada dua debat sebelumnya sudah diundang, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Karena itu, pada debat selanjutnya harus diundang lebih banyak akademisi, aktivis dan pegiat pendidikan, kesehatan dan organisasi yang selama ini memberikan advokasi terhadap tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.

“Undang BEM se-Indonesia. Undang siswa dan mahasiswa berprestasi. Undang dokter dan tenaga kesehatan yang mengabdi di pulau terpencil. Undang para pelaku UMKM yang sudah membuka banyak lapangan kerja. Undang para pegiat literasi, dan lainnya," katanya.

Dia meminta fasilitasi mereka agar dapat langsung melihat calon pemimpinnya memaparkan gagasannya. Mereka-mereka ini yang harus memenuhi ruang debat. "Mereka ini yang harus ditatap matanya oleh capres dan cawapres, bukan tim sukses dan pendukung,” pungkasnya.(boy/fri/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Kiat Atasi Stres dan Marah Usai Lihat Debat Capres


Redaktur : Boy
Reporter : Boy, Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler