Menurut dia, berdasarkan laporan dari kadernya, sejumlah kelurahan dan RW di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, pasca-pengumuman DPS pada 13 April lalu, belum dipasang DPS. “Jadi memang belum selesai, KPU harus jujur,” terangnya.
Taufik menyarankan agar KPU membuat pengumuman di koran terkait DPS. “Saya tidak lihat ada pengumumannya. Bagaimana warga mau ngecek hak pilihnya,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk DP4 pihaknya memang sudah menerima. Sedangkan DPS belum. Dia menyesalkan lembaga penyelenggara pemilu yang mempertanyakan peran parpol setelah menerima hal itu. “KPU memang harusnya menyerahkan. Kata siapa data tersebut hanya didiamkan saja. Kalau ada penembahan ataupun pengurangan daftar pemilih yang tajam kami juga mengkroscek. Jadi tidak benar itu, kami tidak ngapa-ngapain,” beber Taufik. Pihaknya saat ini justru mendorong agar DPS ditempel di tiap RT atau TPS. “Umumkan dong KPU,” pungkasnya.
Sementara itu, seperti diberitakan KPU DKI Jakarta mempertanyakan peran partai politik dalam mengecek daftar pemilih. Apakah sudah dicek ke konstituen atau belum. Hal itu mengingat daftar pemilih potensial pemilu (DP4) yang telah diserahkan ke parpol, tidak diapa-apakan. “DP4 yang telah kami serahkan tidak diapa-apakan. Apakah sudah dicek atau belum ke konstituennya,” ujar anggota KPU DKI yang membidangi pemilih Aminullah. “DP4 yang diserahkan dulu, tidak diapa-apain,” imbuhnya.
Aminullah berharap parpol bisa memberi masukan apakah kadernya sudah masuk Daftar Pemilih sementara (DPS). Hal yang sama juga berlaku untuk Panwaslu. DP4 sudah diberikan kepada wasit pemilu, harusnya juga ada perbandingan data. Bukan hanya komentar saja. “Panwas juga sudah diberikan DP4. Bawa kami datanya dong siapa-siapa yang belum masuk daftar pemilih,” terang Aminullah.
DPS saat ini sudah ditempel di kelurahan. Pihaknya meminta untuk mengecek langsung. “Datang saja ke kelurahan, apakah namanya ada apa tidak,” pungkas Aminullah. (dai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengurus RT/RW Alihkan Dukungan ke Alex-Nono
Redaktur : Tim Redaksi