"Kami sepakat menanggapi kekisruhan Pilgub, dimana setelah kami melihat terjadinya kisruh akibat kelalaian kerja KPU Sultra, sehingga harapkan teman-teman KPU jangan ambil keputusan dengan melanggar keputusan yang sudah ditetapkan, misalnya tahapan penentuan pasangan calon tanggal 1 Oktober yang belum dilaksanakan, malahan mereka meminta konsultasi ke KPU Pusat. Karena itu kami tegaskan KPU Sultra agar legowo mundur, kalau mereka tidak punya kemampuan melaksanakan tugas dan KPU Pusat akan menggantikannya," kata Syam Abdul Djalil.
Menurutnya seharusnya KPU Sultra tidak perlu mengkonsultasikan, tidak terlaksananya tahapan penetapan pasangan calon ke KPU Pusat, mengingat semuanya sudah jelas dalan Peraturan KPU (PKPU) No 13 Tahun 2010 Pasal 35 dan 36 tentang tata cara pencalonan, kecuali jika dalam PKPU tidak memuat hal itu.
"Komisioner KPU Sultra harus legowo mundur, jangan akibat kerja mereka yang tidak profesional dapat berdampak pemungutan suara ulang (PSU), belum lagi akan terjadi kekosongan jabatan di pemerintahan karena terjadi karateker berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan," lanjutnya.
Sekali lagi tegasnya komisioner KPU Sultra harus legowo, apalagi kinerja KPU Sultra akan berimbas pada pencitraan KPU kabupaten / kota se-Sultra. Selain itu KPU Pusat juga telah mengetahuinya, dan sampai hari ini juga KPU Pusat belum mengambil kepurtusan, pasalnya data yang dibutuhkan belum dilengkapi KPU Sultra. "Tidak hanya itu sosialisasi sekaligus sharing informasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Sultra saat ini, sekaligus menjadi bahan informasi kisruhnya Pilgub Sultra," tegasnya.
Meskipun demikian tandasnya pihaknya menghimbau masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kendari untuk tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hal-hal Sepele Ganjal Parpol
Redaktur : Tim Redaksi