JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengubah aturan terkait syarat Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 hasil revisi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 itu, calon kepala daerah tetap bisa diajukan sebagai calon anggota legislatif (caleg).
Sebelumnya, pada padal 47 PKPU Nomor 7 Tahun 2013 ditegaskan bahwa calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal caleg baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, dengan berbagai pertimbangan akhirnya ketentuan itu dicabut. "Jadi sekarang telah diubah," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/4).
Apakah penghapusan syarat caleg bukanlah calon kada itu karena adanya tekanan dari sejumlah partai politik dan anggota DPR? Dengan tegas Hadar membantahnya. Meski begitu ia mengakui perubahan dilakukan setelah KPU menerima masukan dari berbagai pihak termasuk dari parpol.
"Ada masukan dari parpol, tapi kita kan punya pikiran dan kita tentu mencermati setiap masukan. Akhirnya kita memutuskan untuk menghapus pasal tersebut," ujarnya.
PKPU Nomor 13 tahun 2013 itu telah diunggah di situs KPU. Hanya saja beleid baru itu belum dibubuhi tanda tangan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM), Amir Syamsudin maupun dalam berita negara.
Dengan adanya penghapusan syarat ini, maka dapat dipastikan sejumlah petinggi parpol yang sebelumnya maju dalam Pilkada, tetap berhak ikut dimasukkan dalam nama-nama Bacaleg yang akan didaftarkan parpol pada 9-22 April mendatang. Sebut saja politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo yang maju dalam Pilgub Jawa Tengah.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Timwas Terus Dorong Polisi Bongkar Peran Ancora Land
Redaktur : Tim Redaksi