KPU Mulai Lelang Logistik Pilpres

jpnn.com - JAKARTA - Sembari membereskan rekapitulasi nasional suara secara manual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membuka lelang logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009Logistik yang mulai dilelang itu ialah surat suara, tinta sikid jari, dan segel.

KPU akan mengumumkan para pemenang lelang pada 25 Mei 2009, setelah itu pada 5 Juni 2009 dilakukan penandatangan kontrak tender oleh perusahaan pemenang lelang. 

“Ya, kita akan lelang logistik untuk Pilpres, seperti surat suara sebanyak enam paket, juga ada tinta sidik jari sebanyak tiga paket, serta segel ada satu paket," ujar Boradi, Wakil Kepala Biro Logistik KPU kepada pers, Rabu (6/5).

Setelah penandatangan kontrak, KPU menjadwalkan pada 11 Juni 2009 mulai dilakukan pencetakan surat suara untuk Pilpres

BACA JUGA: Muhaimin Ngebet Dampingi SBY

Kendati segera melakukan pelelangan untuk Pilpres, namun sisa tinta sidik jari pada Pemilu Legislatif 9 April 2009 belum dilakukan audit

"Tapi untuk pemilih luar negeri PPLN (petugas pemilihan luar negeri) tidak diadakan lagi tinta, mereka cukup gunakan sisa (Pemilu Legislatif) lalu," tukasnya

BACA JUGA: Janggal, Jumlah Suara di Nias Selatan Lampaui DPT

Soal surat suara, kata Barodi, jumlah yang dicetak diperkirakan sebanyak 175 juta lembar, jumlah itu mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif, plus 2% cadangan surat suara

Selama ini, lanjut Barodi, belum ada perusahaan yang masuk daftar hitam (bermasalah).  

Untuk diketahui, pagu anggaran untuk tinta sidik jari totalnya sekitar Rp6-7 miliar dan surat segel anggarannya sekitar Rp1,7 miliar.

Sementara untuk paket-paket surat suara, yaitu Paket I terdiri atas NAD, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri

BACA JUGA: Diduga Ada Penggelembungan, Nias Selatan Dihitung Ulang

Perkiraan anggaran per paket sekitar Rp9 miliarLalu, Paket II untuk Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, dan Banten, dengan perkiraan anggaran sekitar Rp9 miliar.

Paket III untuk DKI, PPLN dan seluruh kepulauan di SulawesiDananya diperkirakan sekitar Rp10 miliarKemudian, paket IV meliputi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT, perkiraan dananya sebanyak Rp17 miliarKemudian Paket V dengan wilayah Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, dananya sekitar Rp16 miliarLalu, Paket VI untuk wilayah Jabar, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim, anggarannya sekitar Rp17 miliar.(fuz/gus/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... JK-Wiranto Garap Suara TKI