jpnn.com, BLORA - Capres bernomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo mengkritisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan sederet kesalahan dalam penyelenggaran pemilu.
Kesalahan terkini KPU ialah soal spesimen atau dummy surat suara untuk sosialisasi pemilihan presiden yang hanya mencantumkan dua kontestan Pilpres 2024, padahal faktanya ada tiga pasangan capres-cawapres.
BACA JUGA: Ratusan Surat Suara DPR-DPRD DKI Rusak
Ganjar menyindir KPU yang hanya meminta maaf meski lembaga penyelenggara pemilu itu sudah berkali-kali melakukan kesalahan.
"Ini KPU sebagai penyelenggara, kok, berkali-kali minta maaf terus, ya. Kalau minta maaf terus, nanti kredibilitasnya dipertanyakan, lo,” ucap Ganjar saat dimintai tanggapannya di Blora, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (4/1/2024).
BACA JUGA: Surat Suara Pemilu 2024 Tercoblos Duluan di Taipei, Ganjar Bereaksi Begini
Gubernur Jatang periode 2017-2018 dan 2018-2023 itu menuturkan kesalahan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 tidak hanya sekali terjadi.
Ganjar mencontohkan kesalahan pengiriman surat suara untuk Pilpres 2024 di luar negeri, kebocoran data pemilih, hingga spesimen surat suara yang hanya mencantumkan dua kontestan.
BACA JUGA: KeybeXpress Dipercaya KPU Distribusikan Logistik Pemilu untuk Wilayah Jakpus
Mantan pimpinan Komisi II DPR itu mengaskan berbagai kesalahan tersebut menunjukkan KPU saat ini tidak berkinerja baik.
"Maka kami meminta, semua yang keluar dari KPU harus ada yang melakukan supervisi agar tidak terjadi kesalahan dan KPU benar-benar profesional," ucapnya.
Selain itu, Ganjar juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja lebih serius menjelang Pilpres 2024.
Mantan pimpinan Pansus RUU Pemilu itu menegaskan sejumlah pelanggaran serius atas aturan kampanye sudah terjadi di masyarakat.
"Bawaslu mesti bertindak dan harus menunjukkan taringnya. Kalau tidak, lembaga ini tidak akan dipercaya dan kemudian semua akan mengambil tindakan,” katanya.
Menurut Ganjar, pembiaran terhadap pelanggaran atas aturan pemilu merupakan hal yang tidak baik bagi proses demokrasi.
“Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu, red) juga harus siaga dan mesti tegas soal itu," ucap capres yang berpasangan dengan Mahfud Md itu.
Sebelumnya, DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Surakarta mempersoalkan surat suara yang digunakan untuk simulasi Pilpres 2024 wilayah setempat.
Penyebabnya ialah surat suara itu hanya memuat dua pasangan calon capres-cawapres, padahal Pilpres 2024 diikuti tiga kontestan.
Wakil Ketua DPC PDIP Surakarta YF Sukasno mengatakan dirinya langsung meminta contoh surat suara Pilpres 2024 ke KPU begitu mengetahui spesimen yang dipakai untuk simulasi hanya memuat dua pasang capres-cawapres.
"Saat membuka kartu suara pada Senin yang pilpres ternyata kolomnya hanya dua. Ini simulasi, lo," kata Sukasno.(ast/jpnn.com)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi