"Setelah menerima surat, kami sudah bertemu Bawaslu. Menyangkut apa yang dimaksud dalam isi surat tersebut, kami minta Bawaslu memberi formulir temuan terhadap dugaan pelanggaran. Dan alhamdulillah formulir (hingga saat ini) belum kami terima," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta.
Bahkan Husni menyebut komisi yang dipimpinnya tak terlalu khawatir dengan temuan BAwaslu. Sebab paling tidak, pelanggaran administrasi berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tidak berujung sanksi pidana.
"Yang disebut pelanggaran administrasi, sanksinya juga tidak pidana. Itu kan ranah administrasi. Berdasarkan pasal 253, ada pemisahan tindak pidana dengan kode etik," katanya.
Namun keterangan ini berbeda dengan penjelasan Bawaslu sebelumnya. Menurut Ketua Bawaslu, Muhammad, komisioner KPU kemungkinan bisa diancam tiga tahun penjara sebagaimana diatur pasal 296 UU Pemilu. Menurutnya, anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maju Pilkada, Teten Mengaku Cekak Dana
Redaktur : Tim Redaksi