Di tempat yang sama, Menteri Luar Negeri (Menlu) Mary Natalagawa juga menyerahkan data jumlah WNI yang berdomisili di luar negeri yang punya hak pilih, yang mencapai 4.694.484 jiwa.
DAK berisi data warga per kecamatan, yang akan dijadikan dasar bagi KPU untuk menentukan daerah pemilihan (dapil) untuk pemilu legislatif DPRD kabupaten/kota dan DPRD Provinsi. Penyerahan DAK ini tiga hari lebih cepat dibanding ketentuan yang diatur di UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu.
Ketua KPU Husni Manik menjelaskan, cepatnya penyerahan data dari mendagri dan menlu ini, memberikan harapan bahwa penyelenggaraan pemilu 2014 akan lebih siap, dibanding pemilu 2009. Jika pada pemilu 2009 mencuat masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), dia yakin di pemilu 2014 masalah itu tidak muncul lagi.
"Pada pemilu 2009, DPT menjadi persoalan besar yang dianggap mempengaruhi hasil akhir. Meski ini masih debatable, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak," ujar Husni.
Sementara, Gamawan menjelaskan, secara serentak, seluruh gubernur dan bupati/walikota pada Kamis (6/12) juga menyerahkan data ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Data ini sudah melewati proses pemutakhiran oleh dinas kependudukan kabupaten/kota hingga 20 Nopember 2012, yang diintegrasikan dengan data hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) hingga 26 Nopember 2012.
"Jika masih ada perbedaan data maka akan terus diintegrasikan. KPU punya waktu dua bulan untuk mensinkronkan data ini," ujar Gamawan Fauzi. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Putusan DKPP Ibarat Kalajengking
Redaktur : Tim Redaksi