KPUD Diingatkan Jangan Nakal

Jumat, 17 April 2015 – 18:31 WIB
Husni Kamil Manik. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meminta seluruh penyelenggara pilkada harus mampu menghilangkan anggapan yang terlanjur melekat dalam memori publik selama ini. Bahwa sumber permasalahan yang terjadi pada proses pemilihan ada di penyelenggara pemilu.

“Kita harus mampu menegakkan aturan. Jangan sampai tergoda dengan berbagai rayuan untuk melakukan penyimpangan,” ujar Husni saat meluncurkan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Jumat (17/4).

BACA JUGA: KPU Resmikan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak

Langkah penegakan aturan sangat penting, karena menurut Husni, pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang merupakan pertama kali dalam sejarah kepemiluan di Indonesia.

“Ini momentum penting bagi sejarah bangsa kita. Momen ini sekaligus pengingat kepada semua penyelenggara pemilu agar tetap menjaga komitmennya dalam merawat dan menumbuhkan profesionalitas dan integritas dalam menyelenggarakan pilkada,” ujarnya.

BACA JUGA: Alutsista Bekas Kok Dipakai Menjaga NKRI

Mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini juga mengakui penetapan 10 rancangan Peraturan KPU tentang pedoman pelaksanaan pilkada, penting dilakukan tepat waktu. Sehingga KPU memiliki waktu melakukan semua tahapan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

“Penetapan PKPU lebih awal juga akan membantu parpol yang akan mengusung pasangan calon dan calon perseorangan untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilkada. Meski begitu, kami tetap berkeinginan kualitas regulasinya baik, di samping kita juga punya waktu untuk menyosialisasikannya kepada semua stakeholders. Kami tidak ingin ada penyimpangan dalam penyelenggaraan sebagai akibat sosialisasi kurang maksimal,” ujarnya.

BACA JUGA: Mabes Belum Tentukan Tersangka Pembocor Soal Ujian

Di tempat yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah memberikan penguatan kepada KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada serentak. Salah satunya lewat penerbitan payung hukum untuk pengelolaan pembiayaan Pilkada.

“Kami sudah koordinasikan dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan anggaran. Untuk keamanan kami sudah koordinasi dengan Kepolisian dan TNI untuk perbantuan. Kami optimis pilkada serentak dapat dilaksanakan dengan baik oleh KPU,” ujarnya. (gir/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Datangi Keluarga Mendiang Karni, Nusron Pimpin Tahlilan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler