jpnn.com, PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah mengerahkan militer untuk memulihkan sejumlah wilayah yang terdampak banjir, kata media pemerintah pada Minggu, di tengah kekhawatiran timbulnya krisis ekonomi dan kelangkaan pangan.
Komisi Militer Pusat dari Partai Buruh yang berkuasa menggelar rapat di provinsi timur, Hamgyong Selatan, untuk membahas kerusakan dan pemulihan dampak bencana, kata kantor berita resmi KCNA.
BACA JUGA: Kali Ini Kim Jong Un Tak Memicu Spekulasi, Rakyat Bersorak-sorai
Kim tidak menghadiri rapat itu, namun pejabat partai menyampaikan pesan sang pemimpin bahwa militer harus melakukan upaya pemulihan dan menyalurkan pasokan yang diperlukan, menurut laporan KCNA.
"Juga ditekankan bahwa dia menyerukan kebangkitan dan mendorong pejabat (partai)... untuk melancarkan upaya pemulihan dengan terampil dan pantang menyerah," kata KCNA.
BACA JUGA: Lihat, Kim Jong Un dan Ri Sol Ju Tersenyum
KCNA tidak menjelaskan besarnya kerusakan. Namun, laporan itu menyebutkan bahwa komisi militer menjajaki langkah-langkah darurat untuk membangun kembali daerah-daerah terdampak bencana, memulihkan kehidupan masyarakat, mencegah virus corona, dan meminimalkan kerusakan lahan pertanian.
Rapat itu digelar di tengah kekhawatiran atas krisis dalam sistem ekonomi tertutup Korut, yang telah didera sanksi internasional akibat program nuklir dan persenjataan mereka.
BACA JUGA: Presiden Korsel Siap Habis-Habisan demi Bujuk Korut, tetapi Kim Jong Un Sepertinya Tak Tertarik
Pada Juni, Kim berkata negaranya menghadapi krisis pangan. Dia juga menyinggung pandemi virus corona dan hantaman topan tahun lalu.
Belum lama ini, bank sentral Korea Selatan mengatakan ekonomi Korut pada 2020 mengalami kontraksi terbesar dalam 23 tahun.
Korut belum melaporkan apa pun terkait kasus COVID-19, namun penutupan perbatasan, penghentian perdagangan, dan penerapan langkah-langkah pencegahan ketat memberi tanda bahwa pandemi menjadi isu keselamatan nasional mereka.
Sejumlah anggota parlemen Korsel mengatakan pekan lalu bahwa Korut memerlukan sekitar satu juta ton beras ketika cadangan darurat dan militer semakin menipis.
Redaktur & Reporter : Adil