jpnn.com, JAKARTA - Para Raja Petuanan Lilialy berserta tokoh masyarakat Pulau Buru menemui Deputi I Bidang Infrastruktur Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).
Dalam kesempatan itu, perwakilan raja dan tokoh masyarakat menyampaikan beberapa sikap mengenai terbengkalainya proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MW di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
Para raja dan tokoh masyarakat menyampaikan ketersedian listrik sudah merupakan kebutuhan dasar, dan selama ini sangat didambakan masyarakat Pulau Buru.
BACA JUGA: Istana Tidak Akan Pecat Moeldoko, Semua Tergantung Beliau
Mereka mengatakan pembangungan PLTMG menjadi bukti nyata perhatian Presiden Jokowi terhadap masyarakat Pulau Buru.
Dalam kunjungan tersebut, tokoh masyarakat Buru Emphie Sahetapy mengatakan aspirasi mereka sudah mendapat respons positif.
"Pertama, KSP akan segera mengkaji persoalan ini dan akan megundang pihak terkait yang dianggap menghambat proyek ini," kata Emphie.
"Kedua, pada 23 Maret besok, KSP akan turun langsung ke Pulau Buru. Ketiga, istana akan membuat jalan 300 kilometer. Selama ini tak ada akses. Sekarang sudah mulai dibuat pada 2024 harus rampung jalan ini."
Dia mengungkapkan, pihaknya merasa tersanjung atas respons KSP yang begitu peduli terhadap berbagai persoalan di daerah, khususnya masyarakat Pulau Buru.
Sementara itu, tokoh adat Pulau Buru dari Bagian Barat Talim Wamnebo menyampaikan soal hasil perikanan yang sangat berpotensi di sana.
BACA JUGA: Mentan Syahrul Pantau Jalannya Produktivitas Pertanian di Pulau Buru
Hanya saja, kata Wamnebo, masih ada beberapa persoalan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah terutama masalah ketersediaan listrik yang belum memadai.
"Keterbatasan listrik dan pendidikan. Ada sekolah, tetapi jauh dan tutup karena pandemi. Yang bisa sekolah, yang punya HP. Untuk beli HP, jual pala, cengkeh. Namun tak bisa digunakan karena tak ada listrik. Terutama yang di pegunungan," kata Talim Wamnebo.
Dia mendesak PLN segera merampungkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).
BACA JUGA: Siap-siap! 6,1 Juta Pelanggan PLN Jabar Segera Terima Keringanan Tarif Listrik
"Tak hanya itu, masyarakat nelayan juga kurang infrastruktur. Tak ada Cold Storage yang bisa untuk menyimpan es. Ikan akhirnya dibuang karena busuk," tegas dia lagi.
Senada itu, tokoh Pulau Buru Selatan Milton Mauritz mengungkapkan krisis listrik di Pulau Buru perlu perhatian khusus dan pihaknya mendorong agar pembangunan proyek PLTMG tersebut segera dapat dinikmati manfaatnya.
"Pertemuan dengan Deputi I KSP, pembangunan PLTMG tertunda, kami sampaikan, saat ini di Pulau Buru, krisis listrik," kata Milton.
"Lebih banyak padam lampunya daripada nyala. Kami memohon kepada KSP persoalan ini harus dipandang serius. Karena masyarakat Buru menunggu proyek yang amat baik dan sangat bermanfaat besar itu (PLTMG, red)."
Sementara itu, perwakilan etnis Jawa di Pulau Buru Sutomo menyebut sejauh ini banyak kerugian yang dialami masyarakat setempat karena listrik yang sering padam.
Pengeringan padi terlambat dan penetapan telur juga banyak matinya.
"Ya, karena banyak padamnya listrik itu. Beli genset terlalu mahal," ungkap dia.
Raja Petuanan Kayeli Ibrahim Wael menambahkan, pihaknya sangat menyanyangkan terkait adanya persoalan tanah dan masalah hukum yang membuat masyarakat tidak mendapatkan haknya menerima listrik.
Dia meminta pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.
Ibrahim Wael mengisahkan, pihaknya sudah sering membantu pemerintah.
Ada enam raja di Pulau Buru pernah memberikan secara ikhlas 500 ribu hektare pada 1966 untuk menjadi pembuangan PKI.
"Masalah lahan, kami tidak pernah menghambat. Kami para raja jadi bingung. Yang sekarang ini, masyarakat siap dengan ganti rugi. Kami trauma, jangan-jangan kami jadi tersangka. Kami tidak tahu masalah hukum," tegasnya.
Kedatangan mereka yang diterima Deputi I Bidang Infrastruktur Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai bentuk penyampaian sikap dan tuntutan kepada Presiden Jokowi, Jaksa Agung RI, dan Komisi III DPR RI.
Pihaknya meminta Presiden Jokowi dapat menyikapi permasalahan tersebut agar pembangunan PLTMG 10 MW di Pulau Buru dapat segera dilanjutkan, sehingga uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan proyek tersebut tidak terbuang begitu saja. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gempa Menggoyang Selatan Pulau Buru, Ambon pun Bergetar
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga