JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Bambang Soesatyo, mengatakan, kasus terhentinya produksi tahu dan tempe menjadi bukti paling sahih kegagalan politik ekonomi Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono melindungi kebutuhan pangan rakyat.
"Pangan rakyat tidak terproteksi karena Pemerintahan SBY tidak militan mengejar target revitalisasi sektor pertanian dan tanaman pangan," katanya, Kamis (26/7).
Dijelaskan dia, gagal karena pemerintahan SBY sudah terperangkap oleh kebijakan instan impor bahan pangan. "Akibatnya, ketergantungan pada bahan pangan impor sudah sampai pada tahap sangat mencemaskan," jelasnya.
Bahkan, kata Bambang, sebelum mogok produksi dilancarkan produsen tahu-tempe, pemerintah terlihat sama sekali tak berdaya menyikapi lonjakan harga kedelai yang diakibatkan oleh terjadinya kekeringan di Amerika Serikat (AS).
Hingga kini, produksi kedelai di dalam negeri tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan. Permintaan kedelai di dalam negeri per tahun 1,5 juta ton, sementara produksi dalam negeri maksimal 960.000 ton per tahun. Sisanya harus diimpor dari AS. "Terasa amat tragis, sebab sebagian besar masyarakat Indonesia harus ikut menanggung risiko kekeringan di AS," kata Anggota Komisi III DPR itu.
Seperti halnya beras, kata dia, pemerintah semestinya memberikan proteksi maksimal atas stok komoditi kacang kedelai. Pengamanan stok kacang kedelai seharusnya tidak diserahkan ke pasar bebas, melainkan harus berada dalam kendali pemerintah. Sebab, pemerintah-lah yang mengelola dan mengendalikan kebijakan politik ekonomi.
"Konstitusi mewajibkan politik ekonomi pemerintah pro rakyat, dalam arti mengamanklan kebutuhan pangan rakyat," kata dia. Menurutnya lagi, pasar bebas yang hanya berorientasi pada keuntungan tidak peduli politik ekonomi negara. "Maka, negara cq pemerintah-lah yang harus menjadi garda terdepan menghadapi perilaku pasar bebas yang ekstrim," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Amir Syamsudin Bela Denny
Redaktur : Tim Redaksi