Papua Nugini sekarang mengalami krisis keuangan uang tunai, sehingga para anggota parlemen dan pegawai negeri tidak mendapat pembayaran gaji tepat waktu.
Data terbaru yang dikeluarkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa hutang PNG lebih buruk dari yang diakui oleh pemerintah,dan pengeluaran permintaan terlalu besar.
Data terbaru ini muncul di saat PNG sedang ingin menjadwal ulang utang sebesar $ US 1 miliar yang diganti dengan 10 persen saham di perusahaan Oil Search milik PNG.
Utang tersebut akan berakhir akhir Februari.
BACA JUGA: Video: Aksi Kanibal Ular Bermata Kecil di Queensland Memakan Sesamanya
Sama seperti di banyak negara lain yang memiliki potensi mineral, pendapatan PNG sekarang merosot tajam, karena rendahnya harga komoditi dunia saat ini.
Pemimpin Partai Oposisi di PNG Don Poyle mengatakan kepda program radio Pacific Beat ABC bahwa para anggota parlemen dan sedikitnya empat menteri belum sepenuhnya menerima gaji mereka.
BACA JUGA: Video: Beginilah Kondisi Kota Christchurch 5 Tahun Pasca Gempa
"Salah seorang menteri senior ini mengatakan kepada saya bahwa dia tidak dibayar penuh sejak September tahun lalu." kata Polye.
Terhentinya pendanaan dari pemerintah untuk berbagai sekolah dan pusat layanan kesehatan sudah mulai terjadi sejak bulan September.
Selain kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah, data terbaru dari IMF menunjukkan bahwa hutang PNG lebih buruk dari yang diakui oleh pemerintah.
Dalam anggaran 2016, utang publik mencapai 35 persen dari pendapatan kotor negara di tahun 2015-2016, namun ini belum termasuk utang oleh BUMN, pembayaran untuk dana pensiun, dan juga utang yang harus dibayar kepada Bank Investasi UBS untuk saham perusahaan Oil Search.
Menurut penghitungan sebuah badan pengkaji di Australia Lowy Institute, bila semua utang itu dimasukkan maka jumlahnya adalah 56 persen dari GDP.
Masalah lain yang juga dihadapi oleh PNG adalah bahwa Port Moresby akan menjadi tuan rumah pertemuan APEC di tahun 2018, KTT yang akan dihadiri oleh sekitar 10 ribu orang.
Sekitar $ AUD 1,4 miliar harus dikeluarkan untuk membangun berbagai prasana, keamanan dan yang lain, padahal dana untuk layanan kesehatan di negara tersebut hanya 1,6 miliar.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Surat Kuno Berusia 146 Tahun dari Paris Ditemukan di Arsip Nasional Australia