jpnn.com - JAKARTA – Pengelompokan pegawai negeri sipil (PNS) dalam empat kuadran yang dibuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Yuddy Chrisnandi dinilai mengabaikan pengorbanan para PNS. Apalagi PNS telah mengabdikan dirinya bagi negara dan menyandarkan masa depan kehidupan keluarganya.
“Ini sebagai tindakan terlalu menyederhanakan terhadap pengorbanan para pegawai negeri," kata Direktur EmrusCorner, Emrus Sihombing kepada JPNN.com, Sabtu (4/6).
BACA JUGA: Kok Tega, Nyawa Mereka Terancam tapi Tidak Dihargai
Menurut dia, bila di dalami secara seksama, empat kuadran yang dibuat itu hanya berlandasarkan rasional yang memandang PNS sama dengan faktor produksi. "Sangat tidak humanis itu,” kata akademisi dari Universitas Pelita Harapan dan Mercu Buana Jakarta, ini.
Ia menyesalkan, nasib jutaan PNS seolah hanya di tangan seorang MenPAN dan RB. Padahal, MenPAN dan RB hanya jabatan lima tahunan. "Menurut Emrus, sejatinya hal ini tidak tidak boleh terjadi. Karenanya, kata dia, wajar saja jika ada pertanyaan yang terkesan menyindir Yuddy.
BACA JUGA: Kantor Zona Maritim Barat Siap Beroperasi
“Memang di mana posisi MenPAN dan RB dari empat kuadaran tersebut ketika melakukan PHK sejuta abdi negara itu?" papar Emrus.
Menurut dia, kalau memang untuk tujuan produktivitas, pemerintah harus melalukan pembinaan melalui pendidikan, pelatihan dan pembimbingan. "Bukan membinasakan dengan PHK," tegasnya.
BACA JUGA: Menpora: Ini Jihad, Bukan Sekadar Gerakan Antinarkoba
Jika tujuan efisiensi belanja pegawai agar dapat membiayai pembangunan infrastruktur, kata dia, pemerintah bisa menempuh cara misalnya mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya laut yang melimpah ruah.
“Jadi, para pegawai negeri tentu seteleh melalui pelatihan ,bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif lainnya," ungkapnya.
Emrus juga tak menepis akan muncul pertanyaan kritis bahwa setelah dilakukan PHK nanti, bisa saja menjelang pemilihan presiden ke depan ada penerimaan pegawai negeri dengan berbagai alasan dan argumentasi.
“Jika hal tersebut terjadi, maka itu dapat disebut sebagai "penanaman modal" politik pencitraan," pungkasnya.
Seperti diketahui, Yuddy sebelumnya menjelaskan, empat kuadran PNS tersebut adalah PNS produktif dan kompeten, PNS tidak produktif tetapi kompeten, PNS yang tidak kompeten tetapi poduktif, dan PNS yang tidak kompeten sekaligus tidak produktif. Klasifikasi tersebut akan memudahkan Kemenpan RB melakukan rasionalisasi.
“Nanti ada empat kuadran pegawai di tiap kantor. Mana yang produktif dan kompeten itu yang dipertahankan, mana yang tidak produktif tapi kompeten, berarti didisiplinkan. Mana yang tidak kompeten tapi produktif, berarti dikembangkan. Yang terakhir ada pegawai yang tidak produktif, tidak kompeten, jarang masuk, tidak disiplin, menyalahi aturan, menyalahgunakan wewenang, korupsi, itu akan dirasionalisasi," kata Yuddy di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jumat (29/4/2016).(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bu Susi Tunjuk Plt dan Plh Dirjen Perikanan Tangkap KKP
Redaktur : Tim Redaksi