jpnn.com - JAKARTA – Pendaftaran PPPK 2024 diharapkan sebagai mekanisme ampuh untuk menyelesaikan masalah non-ASN atau honorer yang jumlahnya masih sekitar 1,7 juta.
Karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengimbau seluruh honorer untuk ikut mendaftar seleksi PPPK 2024.
BACA JUGA: Honorer Masuk Database BKN Terima SK, jadi PPPK 2 Gelombang
Plt Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja menegaskan lagi bahwa tidak ada pengangkatan honorer jadi PPPK tanpa melalui tes.
Jika seorang honorer tidak ikut mendaftar pada seleksi PPPK 2024, maka tidak mungkin akan berubah status menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
BACA JUGA: 2 Kabar Gembira: Diserahkan SK PPPK Berlaku hingga Pensiun & soal TPP
Aba mengatakan, jika pengin jadi ASN PPPK, semua honorer tanpa terkecuali, termasuk peserta prioritas harus melalui serangkaian tahapan, yakni seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural, dan wawancara.
"Tidak ada yang otomatis diangkat PPPK. Semuanya tanpa terkecuali harus tes," tegas Aba Subagja, Sabtu (14/9).
BACA JUGA: APKASI Ungkap Kendala Honorer jadi PPPK 2024, Blak-blakan di Senayan
Tidak bosan Aba mengimbau seluruh honorer dengan kriteria masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun kerja, baik yang masuk database BKN maupun yang tercecer, untuk ikut pendaftaran PPPK 2024.
"Honorer yang bekerja minimal dua tahun harus daftar PPPK 2024 walaupun mereka belum masuk pendataan BKN," ucapnya.
Bagaimana dengan honorer yang sudah mengundurkan diri, apakah bisa ikut mendaftar PPPK 2024?
Aba Subagja menegaskan, honorer yang sudah mundur tidak bisa lagi ikut mendaftar karena dianggap tidak ingin jadi ASN PPPK.
Seperti sudah disampaikan MenPANRB Azwar Anas dalam beberapa kali kesempatan, Aba menjelaskan empat prinsip yang dipegang pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer.
Empat prinsip dimaksud, yaitu tidak ada PHK massal, tidak mengurangi pendapatan, tidak ada penambahan non-ASN baru, dan harus sesuai regulasi,
Ditegaskan lagi bahwa semua honorer akan diangkat menjadi ASN PPPK. Sebagian dengan status PPPK Paruh Waktu atau PPPK Part Time.
"Semua honorer akan diangkat PPPK dan mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). Itu karena per Januari 2025, tidak ada lagi namanya honorer, pegawai tidak tetap (PTT), guru tidak tetap (GTT), non-aparatur sipil negara (non-ASN).”
Per Januari 2025, status kepegawaian hanya ada dua jenis, yakni PNS dan PPPK. Pemda pun dilarang keras merekrut honorer baru.
Aba juga menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR RI pada rapat kerja 28 Agustus 2024, masalah honorer akan diselesaikan tahun ini.
Pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024.
"Honorer yang dapat formasi maupun tidak akan tetap diselesaikan tahun ini. Semuanya diangkat menjadi PPPK maupun PPPK paruh waktu dan sama-sama mendapatkan NIP, " terangnya.
Agar upaya penuntasan pegawai non-ASN bisa tuntas tahun ini, Aba mengimbau pemda agar mendorong seluruh honorer ikut pendaftaran PPPK 2024.
Pemda juga diminta tidak merekrut honorer baru lagi, karena per Januari 2025 hanya ada dua jenis pegawai, yakni PNS dan PPPK. Tidak ada lagi istilah pegawai honorer atau sebutan lainnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad