jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono mengatakan kriteria ideal seorang Menteri BUMN adalah harus paham akan seluk beluk bisnis. Di samping itu, juga harus menguasai manajerial perusahaaan dan dianggap sukses memimpin usahanya.
"Tentunya seorang menteri BUMN harus berpengalaman benar tentang managerial perusahaan dan bisnis, mengingat kita memasuki era persaingan yang begitu ketat," kata Yusuf di Jakarta, Minggu (26/10).
BACA JUGA: Tumpang Tindih Fungsi, Beberapa Kementerian Harus Digabung
Menteri BUMN yang baru juga harus merevitalisasi semua BUMN sehingga mampu bekerja sesuai dengan harapan publik. Tugas berat lainnya, mengikis budaya KKN di lingkungan BUMN.
Seperti diketahui, BUMN selama ini selalu menjadi incaran dari mafia proyek terutama dalam pengadaan berbau teknis dimana membutuhkan pengetahuan khusus untuk memahaminya.
BACA JUGA: Beredar Susunan Final Menteri Jokowi-JK, Ini Daftarnya
BUMN teknis yang bersinar seperti Telkom Grup sering menjadi incaran dari para mafia proyek seperti kala Menteri BUMN diduduki Sofyan Djalil yang sekarang menjadi salah satu kandidat kuat Menko Perekonomian di kabinet Trisakti dari Joko Widodo.
Sofyan kala itu menunjuk Sarwoto Atmosutarno sebagai Dirut Telkomsel, setelah menunjuk Rinaldi Firmansyah sebagai Dirut Telkom. Operator pelat merah ini adalah andalan penyumbang dividen setelah Pertamina bagi negara. Banyak proyek bernilai triliunan dijalankan Telkom Grup karena memiliki rata-rata belanja modal sekitar Rp 20 triliun setiap tahunnya. Kala Sarwoto menduduki Dirut Telkomsel perangkat asal Israel masuk operator itu.
BACA JUGA: Menteri dan Pejabat Jokowi jangan “Main Perempuanâ€Â
Telkomsel kala itu juga sering melakukan pergantian perangkat Radio Access Network (RAN) dari satu vendor ke vendor lainnya yang berujung pemborosan. Telkomsel juga tercoreng dengan kasus sedot pulsa pelanggan karena skema bisnis konten premium yang dibangun Sarwoto.
Terakhir, Telkomsel terjerat pailit setelah pengganti Sarwoto, Alex J Sinaga memutuskan menghentikan kerjasama dengan Prima Jaya Informatika yang dianggap tak menguntungkan perusahaan.
"Tugas berat dari Menteri BUMN, salah satunya mengikis budaya KKN di lingkungan BUMN, karena itu pintu masuk mafia," kata Yusuf. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Golkar Minta Jokowi Umumkan Program 100 Hari
Redaktur : Tim Redaksi