jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana harian Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritik RUU APBN 2021 beserta nota keuangannya yang telah disampaikan ke DPR.
Menurut Saleh, tema yang diusung pemerintah tidak nyambung.
BACA JUGA: RAPBN 2021, Muhaimin Iskandar: Pemulihan Ekonomi Harus Memprioritaskan Masyarakat Menengah ke Bawah
RAPBN 2021 yang diajukan oleh pemerintah ke DPR mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi”.
"Kami merasa tema ini tidak tepat, karena yang sekarang ini bukan percepatan pemulihan ekonomi justru kita hanya berada pada pemulihan ekonomi dan penguatan sektor kesehatan. Jadi enggak nyambung," ucap Saleh saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Selasa (25/8).
BACA JUGA: Dipanggil Istri Tetangga untuk Mampir, Asmad tak Menyangka dan Terjadilah..
Selain itu, kata Saleh, di tengah situasi pandemi ini geliat ekonomi masih stagnan dan bahkan cenderung menurun.
Oleh karena itu, FPAN menilai tema yang paling tepat ialah “Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penguatan Sektor Kesehatan”.
BACA JUGA: FPAN: Seharusnya Pansus Hak Angket KPK Berakhir 3 Bulan Lalu
"Penekanannya adalah agar ada keseimbangan antara pemulihan ekonomi di satu sisi dan peningkatan pelayanan kesehatan di sisi yang lain," tegas komisi IX DPR itu.
"Keduanya harus berjalan beriringan, karena dengan itulah persoalan Covid-19 di Indonesia bisa diselesaikan."
Dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual itu hadir juga Anggota Komisi XI Jon Erizal dan Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno.
Beberapa pandangan kritis FPAN disampaikan Jon Erizal terhadap RAPBN 2021 dan nota keuangannya.
Di antaranya terkait Pertumbuhan Ekonomi (PR) sebesar 4,5 – 5,5 persen.
"Kami menilai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu optimistis dan tidak realistis. Sebab, dampak pemulihan ekonomi tidak otomatis dirasakan dalam jangka pendek," ucap Jon Erizal.
Hal itu berkaca pada kondisi sebelum pandemi Covid-19, PE domestik hanya berada di kisaran 5 persen.
Kemudian pada kuartal I 2020 justru mengalami kontraksi ke angka 2,97 persen.
"Bahkan, pada Kuartal II 2020 kembali mengalami kontraksi hingga berada di angka minus 5,32 persen," tegas legislator asal Riau itu.
Mengenai angka inflasi 3 persen, FPAN mengingatkan agar pemerintah berhati-hati untuk menjaga inflasi secara nasional. Sebab, inflasi yang rendah bisa menjadi indikasi bahwa daya beli masyarakat yang rendah dan lesunya perekonomian.
"Maka, Fraksi PAN mendorong agar target yang disasar adalah inflasi yang terjaga bukan hanya inflasi yang rendah," tambahnya.(fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam