jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menganggap keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi tidak efektif dan tupoksi organisasi tersebut tumpang tindih dengan kementerian.
Diketahui, satgas tersebut dipimpin Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan memiliki tugas mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit.
BACA JUGA: KPK Bakal Dalami Isu Menteri Investasi Bahlil Main Izin Tambang dan Sawit
"Seharusnya tugas ini menjadi domain Kementerian ESDM karena UU dan kepres terkait usaha pertambangan ada di wilayah kerja Kementerian ESDM bukan Kementerian Investasi," kata Mulyanto kepada awak media, Senin (4/3).
Belakangan, keberadaan Satgas Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi menuai sorotan publik karena diduga terjadi penyalahgunaan wewenang.
BACA JUGA: Menteri Bahlil Sebut Pemerintahan Terpilih Tak Perlu Membentuk Tim Transisi
Bahlil dalam mencabut dan memberikan kembali IUP dan HGU diduga meminta imbalan uang miliaran rupiah atau penyertaan saham di masing-masing perusahaan.
Mulyanto merasa keberadaan satgas yang dipimpin Bahlil sarat kepentingan politik dan merusak ekosistem pertambangan.
"Saya melihat keberadaan satgas ini akan merusak ekosistem pertambangan nasional. Pemerintah terkesan semena-mena dalam memberikan wewenang ke lembaga tertentu," ungkap legislator Fraksi PKS itu.
Mulyanto mengatakan urusan tambang seharusnya menjadi wewenang Kementerian ESDM dalam mengevaluasi IUP.
"Seharusnya jadi wewenang Kementerian ESDM kini diambil alih oleh Kementerian Investasi, padahal terkait pengelolaan tambang tidak melulu bisa dilihat dari sudut pandang investasi, tetapi juga terkait lingkungan hidup dan kedaulatan pemanfaatan sumber daya alam nasional," ujar Mulyanto. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan