Kritik Menohok dari Baranusa untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Sabtu, 25 Januari 2020 – 06:01 WIB
Presiden Jokowi bersama Gubernur Kaltim Isran Noor saat meninjau lokasi untuk ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, PPU, Kaltim, Selasa (16/12). Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Adi Kurniawan menyoroti besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk membangun ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim. Jumlahnya tercatat berkisar Rp 466 triliun.

Menurut pimpinan surelawan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 ini, anggaran tersebut sangat besar. Apalagi di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat belakangan ini.

BACA JUGA: Cak Nanto Temui Jokowi di Istana, Bahas Apa?

"Kami kira pembangunan ibu kota baru proyek yang dipaksakan. Asing dilibatkan menjadi dewan pengarah, apa tidak merusak pertahanan? Mau membangun pusat pemerintahan atau pusat bisnis," ujar Adi di Jakarta, Jumat (24/1).

Adi mengemukakan pandangannya menyusul langkah pemerintah melibatkan tiga tokoh dunia duduk dalam struktur dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru. Masing-masing putra mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ), pendiri dan CEO Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jokowi Tak Pernah Hadiri Imlek Nasional Hingga Rahasia Megawati

"Kami menilai, Presiden Jokowi seharusnya memprioritaskan subsidi rakyat daripada pembangunan infrastruktur. Apalagi saat pilpres 2019 lalu, Jokowi pernah berjanji menciptakan sumberdaya daya manusia (SDM) yang unggul," ucapnya.

Adi juga menyebut, pemerintah belakangan ini terkesan lebih peduli dengan pembangunan infrastruktur yang dibiayai asing, daripada memberikan subsidi terhadap kebutuhan rakyat.

BACA JUGA: Kabar Gembira untuk Para Guru Honorer

"Bagaimana mau menciptakan SDM unggul kalau subsidi rakyat dicabut. Rakyat kan butuh gizi dan nutrisi yang baik," katanya.

Lebih lanjut Adi menyebut, pemerintahan Jokowi tak jauh berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Sama-sama menumpuk beban rakyat Indonesia dengan utang luar negeri.

"Dari presiden ke presiden hanya meninggalkan beban. Prestasi yang dibangun tidak bisa dibanggakan karena dibangun dengan beban yang akan ditanggung oleh rakyat Indonesia dan anak cucunya di kemudian hari," pungkas Adi.(gir/jpnn)

Jokowi: Saya Sudah Bilang Kedaulatan Harga Mati


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler