jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyayangkan sikap dua menteri yang berdebat di ruang publik.
Mereka, kata Teddy, mempertahankan pendapat masing-masing. Menkopolhukam bilang sudah menyerahkan data, ada transaksi mencurigakan Rp 300 triliun dan Menteri Keuangan bilang, setelah diperiksa, data yang diberikan tidak ada seperti yang disampaikan Menkopolhukam.
BACA JUGA: Partai Garuda: Segera Manfaatkan Teknologi untuk Royalti Musisi
"Padahal mereka sesama menteri dan secara aturan, Kementerian Keuangan tidak ada di bawah Kementerian Koordinator Polhukam, tetapi dibawah Kementerian Koordinator bidang perekonomian. Jadi jika Menkopolhukam merasa ada masalah maka koordinasikan dengan Menko perekonomian," ungkap Teddy di Jakarta, Senin (13/3).
Menurut Teddy, seandainya Kementerian Keuangan di bawah Kemenko Polhukam, maka ada aturan main.
BACA JUGA: Partai Garuda: Jangan Beri Ruang Turis Asing Mendikte Masyarakat Lokal
"Mahfud MD sebagai menteri koordinator, salah satu tugasnya berdasarkan Peraturan Presiden adalah, melakukan Koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kementerian, bukan koordinasi dengan media dan media sosial," bebernya.
Teddy menilai saat ini perdebatan di depan publik justru menimbulkan kegaduhan sehingga publik terbagi dua, ada yang mendukung Mahfud MD dan ada yang mendukung Sri Mulyani.
"Hentikanlah bermain-main, hentikan memanfaatkan publik, jalankan saja tugas sesuai dengan aturan main dan jangan bermain-main dalam tugas," ucap Jubir Partai Garuda itu.
Teddy menambahkan jika ingin berpolitik praktis, menaikkan nama untuk ada di Pemilu 2024, maka kalian adalah pemain politik yang buruk.
"Kalian sama sekali tidak memiliki kemampuan berselancar dalam politik. Jadi fokuslah bekerja, jangan membuat kegaduhan," pungkas Teddy.(mcr8/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra