jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mengkritik keras ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah oleh peneliti BRIN APH.
Mulyanto menilai pernyatana tersebut menjadi salah satu indikator lemahnya penataan SDM di BRIN pasca peleburan seluruh LPNK dan lembaga litbang secara nasional ke dalam BRIN.
BACA JUGA: Analisis Reza Indragiri soal Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, Mengerikan
Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya segera mempertimbangkan pengembalian lembaga Iptek seperti BATAN, LAPAN, BPPT, dan LIPI ke format semula agar proses pembinaan SDM dapat optimal.
Mulyanto menegaskan perbuatan APH sangat tidak patut dicontoh dan jauh dari sikap peneliti. Jiwa peneliti itu toleran, sistematis, obyektif dan rasional bukan main ancam membunuh bila ada perbedaan dalam metodologi suatu permasalahan.
BACA JUGA: Peneliti BRIN Ancam Muhammadiyah, Saleh PAN: Kalau Tidak Dihukum, Besok Lusa Ada Lagi
"Ini kan memalukan sekaligus membahayakan. Ancaman pembunuhan terhadap sekelompok orang itu bukan perkara remeh temen dan bisa dimaklumi. Ini bukti kesekian kalau pembinaan SDM di BRIN amburadul. Karena itu kepada BRIN harus ambil tindakan," desak Mulyanto.
Mulyanto menambahkan perbuatan APH makin menguatkan temuan Ombudsman RI sebelumnya yang memberi catatan terkait peralihan SDM BRIN bahwa rekruitmen peneliti tersebut melanggar prosedur, lemah koordinasi, dan tidak dipersiapkan dengan baik.
Akibatnya banyak peneliti yang tidak dapat kursi serta tidak melaksanakan kegiatan penelitian karena terkendala dengan tugas-fungsi, peralatan lab, aset, struktur organisasi dan anggaran riset.
"Sampai hari ini masa transisi dan konsolidasi tersebut belum tuntas. Bahkan Komisi VII DPR RI telah merekomendasikan secara resmi kepada Pemerintah dalam kesimpulan Rapat Kerjanya untuk mengganti Kepala BRIN yang sekarang.
BRIN telah menjadi lembaga super body, tersentralisasi dan gemuk. Akibatnya bukan hanya lamban bergerak tetapi riskan terhadap penyakit degeneratif. Selain itu banyak regulasi perundangan yang dilanggar dengan peleburan kelembagaan Iptek yang dipaksakan ini," imbuh Mulyanto.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul