JAKARTA - Ketua Pelaksana Harian Pimimpinan Kolektif Nasional (Plh PKN) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Roy BB Janis meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganulir putusannya yang menyatakan Partai Golkar lolos verifikasi faktual. Ia beralasan, pelanggaran yang dilakukannya soal persyaratan KTA (kartu tanda anggota) sangat fatal partai berlambang beringin itu sangat fatal.
Roy mengungkapkan Golkar hanya mencantumkan nama dan nomor pokok anggota Golkar (NPAG) dalam kriteria KTA yang dikirim ke KPU sebagai persyaratan ikut verifikasi faktual. "Padahal kriteria KPU tidak hanya mencantumkan itu, masih ada persyaratan lain seperti alamat, tempat/tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan. Jadi, yang diumumkan jangan 10 partai, cukup sembilan. Golkar tak perlu diumumkan dulu, nanti saja," kata Roy BB Janis kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (9/1).
Dikatakan Roy, KPU tak perlu mencoret Golkar dari daftar partai-partai yang lolos verfikasi faktual, tetapi hanya ditunda dulu sebelum masalah KTA-nya tuntas. "Golkar harus menyelesaikan dulu urusan KTA," ujar mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu lagi.
Diterangkan pula Roy, bahwa partai-partai yang tidak memiliki kursi di Senayan kini mengadakan rapat untuk menyusun gugatan ke Bawaslu, DKPP, PTUN dan MA terkait pelanggaran yang dilakukan KPU yakni hanya meloloskan 10 partai peserta pemilu 2014.
Bahkan partai-partai non Senayan telah sepakat untuk menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai ujung tombak perlawanan secara hukum melawan KPU. "Kita bersatu untuk lakukan perlawanan atas manipulasi KPU yang gunakan pendekatan kekuasaan seperti yang dilakukan LPU di zaman Orde Baru dulu," katanya.
Ditanya materi apa saja yang digugat partai-partai non Senayan, Roy Janis mengatakan, data partai yang dimanipulasi KPU sehingga merugikan partainya. "Kita juga akan protes organisasi KPU yang carut marut sehingga merugikan parpol-parpol non-Senayan," tuturnya.
Karena itu lanjut Roy Janis, dalam melakukan verifikasi, KPU terkesan membela partai-partai berkuasa di DPR, sampai-sampai pelanggaran yang dilakukannya (partai-partai berkuasa, red) dianggap sepi.
"Jadi besok kita lapor ke Bawaslu dan tentunya Bawaslu akan memediasi partai non Senayan yang berseteru dengan KPU. Pokoknya, kami akan ributkan terus secara politik masalah kecurangan KPU. Kami akan galang kekuatan baik yang ada di dalam dan di luar partai untuk melawan ketidakadilan KPU," tegas Roy Janis. (fas/jpnn)
Roy mengungkapkan Golkar hanya mencantumkan nama dan nomor pokok anggota Golkar (NPAG) dalam kriteria KTA yang dikirim ke KPU sebagai persyaratan ikut verifikasi faktual. "Padahal kriteria KPU tidak hanya mencantumkan itu, masih ada persyaratan lain seperti alamat, tempat/tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan. Jadi, yang diumumkan jangan 10 partai, cukup sembilan. Golkar tak perlu diumumkan dulu, nanti saja," kata Roy BB Janis kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (9/1).
Dikatakan Roy, KPU tak perlu mencoret Golkar dari daftar partai-partai yang lolos verfikasi faktual, tetapi hanya ditunda dulu sebelum masalah KTA-nya tuntas. "Golkar harus menyelesaikan dulu urusan KTA," ujar mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu lagi.
Diterangkan pula Roy, bahwa partai-partai yang tidak memiliki kursi di Senayan kini mengadakan rapat untuk menyusun gugatan ke Bawaslu, DKPP, PTUN dan MA terkait pelanggaran yang dilakukan KPU yakni hanya meloloskan 10 partai peserta pemilu 2014.
Bahkan partai-partai non Senayan telah sepakat untuk menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai ujung tombak perlawanan secara hukum melawan KPU. "Kita bersatu untuk lakukan perlawanan atas manipulasi KPU yang gunakan pendekatan kekuasaan seperti yang dilakukan LPU di zaman Orde Baru dulu," katanya.
Ditanya materi apa saja yang digugat partai-partai non Senayan, Roy Janis mengatakan, data partai yang dimanipulasi KPU sehingga merugikan partainya. "Kita juga akan protes organisasi KPU yang carut marut sehingga merugikan parpol-parpol non-Senayan," tuturnya.
Karena itu lanjut Roy Janis, dalam melakukan verifikasi, KPU terkesan membela partai-partai berkuasa di DPR, sampai-sampai pelanggaran yang dilakukannya (partai-partai berkuasa, red) dianggap sepi.
"Jadi besok kita lapor ke Bawaslu dan tentunya Bawaslu akan memediasi partai non Senayan yang berseteru dengan KPU. Pokoknya, kami akan ributkan terus secara politik masalah kecurangan KPU. Kami akan galang kekuatan baik yang ada di dalam dan di luar partai untuk melawan ketidakadilan KPU," tegas Roy Janis. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat tak Buru-buru Merger
Redaktur : Tim Redaksi