Untuk menggenjot peningkatan kualitas pelayanan publik tadi, Kemen PAN-RB akan menggelar sayembara pelayanan publik. Secara teknis sayembara ini mirip seperti kontes adipura dan sejenisnya. "Kita mulai menurunkan tim untuk melakukan penilaian insya"allah mulai bulan depan (September, red)," ujar Deputi Pelayanan Publik Kemen PAN-RB Wiharto di Jakarta kemarin (9/8).
Wiharto menuturkan, idealnya sayembara ini dilakukan untuk memantau kualitas pelayanan publik mulai dari tingkat kementerian dan lembaga hingga pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota. Tapi karena keterbatasan waktu dan anggaran, dia menuturkan untuk tahap pertama sayembara layanan publik ini akan dijalankan untuk tingkat pemerintah provinsi dulu.
Dia berharap, sayembara yang akan memperebutkan piala Citra Bakti Abdi Negara ini bisa merangsang peningkatan layanan publik di seluruh instansi. Dengan adanya sayembara ini, Wiharto mengatakan publik bisa mengetahui daerah mana yang memiliki kualitas layanan publik prima atau jelek.
Menurut Wiharto banyak sekali penyebab kualitas pelayanan publik tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, hingga pola pikir atau mindset. "Abdi negara (PNS, red) kita saat ini masih banyak yang memiliki mindset sebagai penguasa. Padahal harusnya ber-mindset pelayan atau abdi masyarakat," urai dia.
Persoalan yang membuat citra pelayanan publik jeblok adalah ketentuan tarif layanan yang berbeda antara peraturan dan praktek di lapangan. Misalnya untuk mengurus dokumen tertentu, tarif resmi yang tertulis adalah Rp 100 ribu. Tetapi pada praktenya, masyarakat dibebani biaya yang lebih mahal. Kasus seperti ini ditemukan mulai dari pelayanan kependudukan, izin usaha, pertanahan, kesehatan, hingga pendidikan.
Saking banyaknya sektor pelayanan publik yang masih bolong-bolong, Kemen PAN-RB menerapkan skala prioritas. Tahun ini, kementerian berlogo roda kemudi kapal itu memprioritaskan lima sektor pelayanan publik. Yaitu layanan informasi, PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), dan rumah sakit. "Dua sektor pelayanan publik lainnya diusulkan masing-masing pemprov. Silahkan diusulan yang paling dijagokan," kata dia.
Wiharto juga menuturkan bagi pemprov yang memperoleh grade atau level bagus dalam layanan publik ini akan didorong untuk bisa segera menerapkan program reformasi birokrasi. Seperti diketahui, jika ada instansi yang menerapkan program ini, maka akan berimbas pada pengucuran tunjangan remunerasi. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Baru Periksa 10 saksi
Redaktur : Tim Redaksi