jpnn.com - JAKARTA - Kualitas beras untuk rumah tangga miskin (raskin) yang buruk sudah sudah bukan menjadi kabar mengejutkan. Bahkan, ada warga mendapat raskin yang tak layak dikunsumsi.
Namun, Perum Bulog sebagai pihak yang menyimpan raskin tak mau disalahkan. Pasalnya, pengawasan raskin bukan hanya menjadi kewenangn Bulog.
BACA JUGA: Bulog Masih Punya 300 Ribu Ton Raskin Sisa 2014
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari menyatakan, banyak terlibat dalam pengawasan raskin. Pengawasan bahkan dari tingkat pusat hingga yang paling bawah.
Lely menyebut sejumlah pihak yang mengawasi raskin antara lain Kemendagri, Kementerian Perdagangan, Kemenki Perekonomian, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemensos, Kementerian Pertanian, BPS, Bappenas, serta Bulog dan Pemda. “Nah itu ikut mengawasi sampai di daerah," ujarnya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Senin (1/6).
Untuk pengawasan pertama, sebut Lely, ada di ranah Kementerian Sosial. Sedangkan saat raskin akan didistribusikan Bulog, ada tim distribusi yang bertugas untuk mengecek kualitasnya sebelum dibagikan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Bawang Merah Impor Ilegal Mulai Masuk Pasar Lokal
“Jadi kontrol pertama dari Kemensos, karena mereka kan yang memverifikasi beras sampai atau tidak. Sedangkan waktu beras keluar dari Bulog, itu harus dicek dulu oleh tim distribusi yang ada di daerah. Jadi pengawasannya melekat," tegasnya.(chi/jpnn)
BACA JUGA: Bank NTB Dukung Program Satu Juta Rumah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berbentuk BUMN, Fungsi Bulog Terus Dipertanyakan
Redaktur : Tim Redaksi