jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menyoroti situasi demokrasi di tanah air yang terus berubah. Hal ini ditandai dengan fenomena munculnya partai politik baru.
Menurutnya, proses demokrasi di Indonesia dan masa depannya hingga kini kerap menjadi sorotan berbagai pihak. Di antaranya akademisi, pengamat, politikus, cendekiawan sampai masyarakat.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ridwan Kamil Prihatin Nasib AHY, Bripka MK Berulah, Kasus Asabri Makin Panas
"Oleh sebab itu sebetulnya ini turut memperkaya khasanan demokrasi di Indonesia dengan segala perisfiwa politik terjadi terutama saat pandemi Covid-19 ," ucap Hery dalam diskusi virtual bertema demokrasi Indonesia di Simpang Jalan? yang digelar Moya Institute.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta, yang didapuk sebagai pembicara utama mengatakan, selama 20 tahun terakhir di Indonesia, perubahan sosial terasa lebih cepat dan besar ketimbang reformasi politik.
BACA JUGA: Simak, Saran Anis Matta dan Fahri Hamzah Untuk Atasi Krisis Akibat Pandemi Covid-19
Penyebabnya, kata Anis, kondisi struktural dengan bonus demografi, lalu terbentuknya kelas menengah baru yang jumlahnya cukup banyak. Selain itu karena tren pertumbuhan populasi urban, serta infiltrasi global.
"Meski begitu, reformasi ketatanegaraan juga bisa menciptakan keseimbangan baru dan stabilitas politik Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia," ujar Anis Matta.
BACA JUGA: Ganjar dan Bu Risma Terbuai Pijatan Terapis di Gang Kecil
Sementara itu Wakil Ketua Parta Gelora Indonesia yang juga narasumber diskusi, Fahri Hamzah, menjelaskan, sekarang ini elit di Indonesia tidak menunjukkan keseriusan berdemokrasi.
Menurut Fahri, Indonesia sudah terlalu lama dalam dalam kungkungan sistem politik kerajaan sekaligus mengalami masa kolonialisme imperialisme.
"Cita rasa, kebebasan melemah, dan harus mengikuti maunya negara sedang terjadi di Indonesia. Itu sama saja dengan kudeta yang harus dicemaskan," kata Fahri.
Narasumber lainnya, pengamat politik sekaligus Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Komaruddin Hidayat, mengungkapkan, proses demokrasi di Indonesia terasa terlalu mengikat dan normatif karena menerapkan referensi dari Barat.
"Jadinya demokrasi di Indonesia lebih dekat ke informasi untuk mempengaruhi opini masyarakat, jadi market. Informasi bertemu dengan realitas masyarakat yang pluralis dan religius membuat kadang sinkron, kadang benturan," ujar Komaruddin.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif NetGrit dan mantan Komisioner KPU 2012-2017 Ferry Kurnia menuturkan, bila merujuk pada indeks demokrasi, Indonesia masih belum memberikan harapan baik sebab hanya memiliki skor 65.
Realita tersebut, bagi Ferry, di satu sisi membuat demokrasi Indonesia telah terlaksana, tetapi juga mash muncul kontraproduktif.
Berdasarkan indeks demokrasi tersebut, Ferry membandingkan kualiitas demokrasi Indonesia yang kini berada di bawah Timor Leste, Malaysia, dan Filipina.
Senada dengannya, pakar politik internasional Imron Cotan menuturkan, demokrasi sepatutnya memenuhi kepentingan rakyat. Imron mengatakan, meski seluruh sistem politik tidak ada yang sempurna, kendati begitu demokrasi adalah yang terbaik.
"Saat ini Indonesia baru dalam eksperimen demokrasi. Harus hati-hati dalam eksperimen begitu. Cita rasa demokrasi harus terus dilembagakan supaya tidak kembali seperti masa lalu saat Orde Lama dan Orde Baru," tegasnya. (flo/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Natalia