jpnn.com, JAKARTA - Partai pendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mengkritik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, kritikan itu berkaitan dengan Sumarno yang disinyalir tidak netral.
BACA JUGA: DPR Minta Pengerahan Massa dari Luar Daerah Harus Dicegah
Padahal, Pilkada DKI Jakarta menjadi momentum terbaik bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu untuk bertindak netral.
"Mereka seharusnya menjadi hakim yang adil tanpa ada tendensi keberpihakan kepada satu pasangan calon atau mereka yang memiliki kedekatan dengan satu pasangan calon," kata Hasto di Rumah Cemara, Jakarta, Selasa (18/4).
BACA JUGA: Ahmad Dhani Prediksi Ahok-Djarot Bakal Menang
Hal senada disampaikan Wakil Sekjen DPP Golkar Ace Hasan Syadzily. Menurut dia, penyelenggara pemilu mesti bersikap netral.
"Khususnya kepada Ketua KPU bersifat netral. Karena kerap kali muncul statement tidak perlu. Pemrakarsa Tamasya Al Maidah menyatakan telah ada persetujuan secara lisan dari Ketua KPU DKI," tutur Ace.
BACA JUGA: Fadli Zon Persilakan Warga Luar DKI Ikut Tamasya Almaidah
Sekretaris tim pemenangan Ahok-Djarot itu menjelaskan, penyelenggara pemilu mesti menunjukkan kompetensi. Sebab, pada putaran pertama, salah satu evaluasinya ada ketidaknetralan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Penyelenggara pemilu tidak bisa seenaknya. Harus profesionalitas dan netral," ucap Ace. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berpidato di Istana, Bu Mega Suarakan Kemerdekaan Palestina
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar