jpnn.com - JAKARTA -- Kubu mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PD Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.
Kuasa hukum Anas, Carrel Ticualu mengatakan, Ibas harus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Steering Committe (SC). Dengan begitu putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono itu mengetahui seluk beluk dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu.
BACA JUGA: Ditahan Kejaksaan, BUMN Non Aktifkan Dua Direksi
"Ibas ketua SC dan dia tahu peta dan pendanaan kongres, sehingga harus diperiksa juga dong, karena dia yang tahu soal peta kongres itu," kata Carrel di KPK, Jakarta, Jumat (7/2).
Di sisi lain, Carrel juga meminta KPK untuk memeriksa SBY dalam kasus Century. Sebab, orang nomor satu di Indonesia itu sempat memberikan arahan kepada Anas supaya mengamankan posisinya dalam Panitia Khusus hak angket Bank Century (Pansus Century).
BACA JUGA: Corby Belum Bisa Meninggalkan Indonesia
"Ibas sangat perlu diperiksa untuk kongres, sedangkan SBY itu perlu diperiksa terkait dengan kasus Century. Pasalnya dia (SBY) yang perintahkan Anas untuk counter kasus SBY di Century," ujar Carrel.
Sebelumnya, kuasa hukum Anas, Handika Honggowongso menyatakan, Anas diberikan arahan supaya mengamankan posisi SBY dalam Pansus Century. Anas saat itu dipanggil oleh SBY di Cikeas.
BACA JUGA: Presiden tak Tanggapi Protes Singapura terkait KRI Usman
Handika menjelaskan, dalam pertemuan itu SBY memberikan pengarahan kepada Anas untuk mencegah supaya Pansus Century DPR tidak mengarah baik secara hukum dan politik ke SBY.
Anas kemudian menjalankan rekomendasi SBY dengan melakukan koordinasi kepada fraksi-fraksi di DPR untuk mengamankan SBY. Bentuk konkrit koordinasi dengan semua fraksi yaitu mencegah nama SBY disebut dan pemeriksaan Pansus tidak mengarah ke SBY, dan membangun opini ke media massa jika SBY tidak terlibat dalam kasus Century.
Handika menambahkan, pengamanan untuk SBY tidak hanya cuma lewat fraksi-fraksi di DPR. Tapi juga berkoordinasi dengan Sri Mulyani dan Boediono. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalau Temuan PPATK Benar, SDA Mundur Jadi Menag
Redaktur : Tim Redaksi