JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Fauzi Bowo, Nachrowi Ramli menegaskan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak netral dalam Pemilukada berarti melakukan tindak pidana. Karenanya pria yang biasa dipanggil Nara ini mengimbau agar masyarakat melapor ke polisi jika menemukan bukti adanya PNS yang memihak pasangan calon tertentu.
"Sekali lagi, kalau ada laporan seperti itu, mari kita salurkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lapor ke Polda dan tindaklanjuti," kata Nara saat ditemui di kediamannya di kawasan Batu Ampar, Jakarta Timur, Kamis (7/6).
Namun, Nara meminta agar laporan soal PNS tidak netral didukung dengan bukti-bukti. Ia menuturkan, jangan sampai laporan tersebut hanya isu saja. "Sebab kalau baru isu, itu nanti kasihan rakyat. Banyak nanti merasa dibohongi, Jadi sekali lagi salurkan melalui jalur hukum yang berlaku," ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, PNS yang tidak netral hanya oknum saja. Karenanya Nachrowi meminta oknum PNS yang berpihak tidak disamaratakan bahwa semua PNS tidak netral.
"Kalau itu oknum, tapi jangan di generalisir. Namun mereka kan juga tahu bahwa PNS itu tidak boleh berpihak, ketika berpihak maka itu adalah tindak pidana," ucap Nara.
Sebelumnya diberitakan, Panwaslu DKI Jakarta menemukan indikasi pelanggaran netralitas PNS di Pilkada 2012. Kasus indikasi PNS tidak netral terungkap dalam peristiwa yang dialami cagub DKI Hendardji Soepandji yang mendapatkan tekanan dari RW setempat saat melakukan kerja bakti dengan warga di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Peristiwa indikasi PNS tidak netral juga dialami cagub Hidayat Nur Wahid yang dilarang melakukan khutbah di Masjid An Ni'mah, di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Selain itu ada juga kasus lurah Gondandia yang dalam sebuah pertemuan resmi meminta warganya untuk memilih salah satu pasangan calon. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sikapi Video Porno, Karolin Buka Suara
Redaktur : Tim Redaksi