jpnn.com, JAKARTA - Sidang perkara nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (13/2). Agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.
Pasangan calon nomor urut 1, Harun Mustafa Nasution-Ikhwan Husein Nasution, selaku pemohon, menghadirkan dua saksi fakta dan dua ahli untuk memperkuat dalil gugatan terkait persyaratan pencalonan.
BACA JUGA: KPK Minta Prabowo Laporkan Hadiah Mobil Listrik Togg T10X dari Erdogan
Para ahli yang dihadirkan di antaranya Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, yang memberikan keterangan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Titi Anggraini, Pembina Perludem, yang menjelaskan aspek hukum kepemiluan.
Ketua Tim Penasihat Hukum Pemohon, Salman Al-Farisi Simanjuntak menyatakan keyakinannya terhadap kekuatan bukti yang disampaikan. Menurutnya, alat bukti tertulis, keterangan saksi, dan ahli yang dihadirkan relevan dan mendukung pokok permohonan.
BACA JUGA: #AdiliJokowi! Trending di X, Publik Minta Prabowo & KPK Segera Bertindak
"Kami sangat optimis setelah persidangan ini dan berharap majelis hakim MK akan memberikan putusan yang terbaik," ujar Salman di Gedung MK, Jakarta.
Selama persidangan, terungkap fakta baru bahwa LHKPN yang diserahkan oleh pasangan calon nomor urut 2, Saipullah Nasution, adalah LHKPN 2021. Fakta ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mensyaratkan LHKPN terbaru.
BACA JUGA: KPK Wajib Menuntaskan Kasus Hasto Meski PDIP Masuk Kabinet Prabowo
Salman menjelaskan KPK telah memberikan peringatan kepada Saipullah terkait ketidaklengkapan LHKPN. Menurut KPK, LHKPN yang sah adalah yang diserahkan setelah 31 Desember 2023. Perbedaan format LHKPN ini juga disebutkan oleh Saud Situmorang sebagai indikasi pelanggaran hukum.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengonfirmasi adanya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan KPU Kabupaten Mandailing Natal terbukti melanggar etik dalam proses verifikasi pencalonan. DKPP memberikan peringatan keras kepada lima anggota KPU setempat.
Dengan berbagai bukti dan fakta yang diungkapkan dalam persidangan, Salman menyatakan keyakinannya bahwa majelis hakim MK akan memberikan putusan yang adil dan berdasarkan prinsip kebenaran.
"Kami optimistis bahwa majelis hakim konstitusi akan memberikan keputusan yang sesuai dengan prinsip keadilan," tegas Salman.
Sidang putusan sengketa Pilkada Madina ini dijadwalkan pada 24 Februari 2024. Salman mengimbau agar semua pihak bersabar menunggu hasil keputusan MK. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eks Staf Ahli DPD yang Laporkan Senator RAA ke KPK Merasa Diintervensi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga