jpnn.com - JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menanggapi santai langkah DPD Golkar Sumut kelompok Agung Laksono menggelar Musyawarah Daerah di Aula Hotel Grand Antares, Medan, Selasa (5/1).
Politikus senior Golkar kubu Ical, Rambe Kamarulzaman menilai, Musda yang akhirnya memilih Rajamin Sirait sebagai ketua DPD Golkar Sumut itu aneh dan tidak punya landasan hukum alias ilegal.
BACA JUGA: Tahun Ini 87 RUU DOB Sebagian jadi Daerah Persiapan
Aneh, karena Musda digelar selang beberapa hari pascaterbitnya SK Kemenkumham tanggal 30 Desember 2015 yang mencabut SK Kemenkumham No 1 tanggal 23 Maret 2015 tentang Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol.
”SK kepengurusannya saja sudah dicabut, kok gelar Musda, aneh, gak ada landasan hukumnya itu,” ujar Rambe kepada JPNN dengan nada santai, kemarin (6/1).
BACA JUGA: Mas Tjahjo: Masalah Ini Sangat Kompleks
Karena tidak punya landasan hukum, lanjut Ketua Komisi II DPR itu, maka Musda Golkar Sumut itu tidak ada gunanya.
”Gak ada gunanya, hanya bikin capek, capel tenaga, capek badan, habisin uang,” sambungnya lagi.
BACA JUGA: INNALILLAHI: Ibunda Meninggal, Pak Pram Langsung Tinggalkan Ratas
Dia mengimbau seluruh kader Golkar di Sumut, baik itu kubu Ical maupun kubu Agung, agar tetap tenang. Pasalnya, proses hukum mengenai kepengurusan yang sah juga belum final. ”Tunggulah putusan Mahkamah Agung,” sarannya.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menteri asal Nias itu menyarankan agar para kader Golkar menunggu putusan dari MA setelah sebelumnya hasil sidang PTUN sudah menuntut disahkannya kepengurusan kubu Ical.
Terpisah, Leo Nababan enggan dimintai tanggapan soal Musda Golkar Sumut itu. Tidak seperti biasanya, kali ini orang dekat Agung Laksono itu ogah bicara. “Soal ini, saya no comment,” ujarnya singkat, buru-buru mematikan ponselnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak yang Usulkan Dua Menteri Ini Dicopot
Redaktur : Tim Redaksi