jpnn.com - CILACAP - Kedua pasangan calon presiden (capres) sama-sama menyatakan siap menjalankan amanat Undang-Undang Desa. Duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bahkan sudah menjanjikan dana Rp 1 miliar untuk setiap desa.
Namun, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak mau ikut-ikutan soal dana desa Rp 1 miliar itu. Menurut anggota tim kampanye Jokowi-JK, Budiman Sujatmiko, alokasi dana Rp 1 miliar per desa tidak adil. Pasalnya, masing-masing desa memiliki kondisi yang berbeda.
BACA JUGA: 15 Menit Temui Petir, Mahfud Yakin Warga Tionghoa Dukung Prabowo
"Alokasi dana untuk desa yang diberikan Pak Jokowi tidak dipukul rata," ucap Budiman di Desa Gentasari, Cilacap, Jawa tengah, Jumat (13/6).
Politisi PDIP ini mengatakan, tidak adil jika sebuah desa dengan populasi 60 ribu jiwa mendapat alokasi yang sama dengan desa yang hanya berpenduduk 2 ribu orang. Jika hal itu terjadi, maka akan berpotensi mendorong terciptanya desa-desa baru secara liar.
BACA JUGA: Periksa CCTV, Tak Temukan Pelanggaran soal Trimedya Bertemu Budi Gunawan
"Desa yang penduduk banyak nanti mikirnya akan mecah desa. Akan ada pertumbuhan desa-desa baru secara liar. Artinya, anggaran satu miliar untuk per desa akan menimbulkan kekacauan," paparnya.
Karenanya, lanjut Budiman, nantinya Jokowi akan menentukan alokasi dana berdasarkan bermacam variabel. Di antaranya, populasi, luas wilayah, kondisi geografis dan kesiapan infrastruktur.
BACA JUGA: Budiman Optimistis Jokowi Mampu Kuasai Debat Kedua
"Yang penduduknya lebih banyak tentu akan diberi lebih. Semakin terbatas infratrukturnya maka anggaran desanya akan diberi lebih," tandasnya.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Advokat Merah Putih Bawa Kasus Surat DKP Prabowo ke Mabes Polri
Redaktur : Tim Redaksi