jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin ( TKN Jokowi - Ma'ruf ) Ahmad Basarah menilai pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo terkait menerima dukungan keturunan PKI adalah hal yang normatif. Sebab, menurut Basarah, tidak ada larangan norma hukum apapun bagi keturunan PKI untuk menggunakan hak pilihnya.
Basarah melanjutkan, ada aturan di dalam TAP MPRS/MPR Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip demokrasi, kemanusiaan dan HAM.
BACA JUGA: Caleg PSI Ikhlas Kalah asal Jokowi Menang
"Dengan demikian, keluarga keturunan PKI berhak hidup normal dalam bermasyarakat dan bernegara sebagai bagian dari warga negara Indonesia beserta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia yamg lainnya," kata Basarah dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/1).
Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, yang dilarang dilakukan oleh keturunan dan keluarga eks PKI adalah mendirikan kembali organisasi itu atau organisasi sosial politik yang berasaskan komunisme atau menyebarkan ajaran komunisme.
BACA JUGA: Kampanye Kreatif Relawan Jokowi di Musim Hujan
"Pernyataan Hashim harusnya dilengkapi dengan ajakan kepada semua pihak agar menghentikan isu kebangkitan PKI dan komunis termasuk yang menuduh pihak-pihak tertentu sebagai PKI dan komunis yang tidak berdasar atas fakta dan kebenaran," tegas Basarah.
Basarah melanjutkan, propaganda isu kebangkitan PKI hanya akan melibatkan keturunan yang tidak tahu apa-apa, seakan-akan harus menanggung dosa warisan atas konflik politik orang tua mereka pada masa lalu.
BACA JUGA: Konon Jokowi Unggul 5-1 saat Debat, tetapi Tak Signifikan Tarik Pemilih
Di sisi lain, menggembor-gemborkan isu kebangkitan komunis itu sendiri, secara tidak disadari, bagi generasi milenial yang karakteristiknya serba ingin tahu tersebut, malah justru membuat mereka menjadi ingin tahu. "Mereka akan mencari-cari tentang ajaran komunis itu sendiri," tegas Basarah. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalau Ogah Pilih Jokowi Jangan Dibolehkan Masuk Rumah
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga