jpnn.com, KUALA LUMPUR - Belum sepekan menguasai pemerintahan Malaysia, koalisi Pakatan Harapan (PH) sudah mulai gontok-gontokan. Sumber masalahnya adalah bagi-bagi jatah kursi menteri.
Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad dituding memilih orang sesuai keinginannya, kurang memperhatikan representasi partai-partai pendukung.
BACA JUGA: Mahathir Berkuasa, Anwar Ibrahim Bebas Lusa
Dalam koalisi tersebut, Parti Keadilan Rakyat (PKR) mendulang kursi paling banyak. Yaitu, 48 kursi. Menyusul Democratic Action Party (DAP) 42 kursi, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Mahathir 12 kursi, dan Parti Amanah Negara 11 kursi.
Pada Sabtu (12/5) Mahathir seharusnya mengumumkan 10 menteri yang memegang pos-pos utama. Tetapi, dia baru mengumumkan tiga. Salah satunya, Presiden Amanah Mohamad Sabu yang menjadi menteri pertahanan.
BACA JUGA: Ngebet Sikat Najib, Mahathir Copot Jaksa Agung
Tidak hadirnya Wakil PM Wan Azizah Wan Ismail dalam konferensi pers pengumuman nama tiga menteri itu memicu spekulasi. Dia dikabarkan tidak sepakat dengan pilihan Mahathir.
Anggota Senior PKR Rafizi Ramli menegaskan bahwa tiga menteri yang diumumkan Mahathir bukan keputusan final. Sebab, PKR belum diajak bicara. ’’Dia mengumumkan sepihak,’’ ujar Ramli seperti dikutip Reuters.
BACA JUGA: Disway Hadir Jelang Sahur
Pemimpin PKR Anwar Ibrahim berusaha menenangkan anggota koalisi PH. Menurut Anwar, dia sudah mengungkapkan kepada Mahathir bahwa PKR ingin melakukan negosiasi yang lebih inklusif.
Anwar baru akan keluar dari tahanan pada Selasa (15/5). Rencananya, dia bertemu Mahathir lagi untuk membahas proporsi susunan kabinet.
Sementara itu, akses ke kediaman pribadi mantan PM Najib Razak di Jalan Langgak Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur, dijaga polisi. Mereka juga akan memeriksa CCTV apartemen mewah Pavilion Residences milik keluarga Najib di Kuala Lumpur.
Berdasar sumber Reuters, polisi mengantisipasi adanya berkas yang coba dihilangkan dalam skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) senilai USD 4,5 miliar yang menyeret nama Najib. (sha/c20/pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bantah Fasilitasi Najib Razak Masuk Indonesia
Redaktur & Reporter : Adil