jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan dalam beberapa hari terakhir beredar surat undangan untuk menghadiri peringatan HUT ke-20 Partai Demokrat.
Mengacu undangan tersebut, peringatan HUT Demokrat oleh kubu Moeldoko akan digelar di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada hari Jumat (10/9) malam.
BACA JUGA: Selama Jokowi Belum Menegur Moeldoko, AHY Harus Ekstra Hati-Hati
Herzaky menyatakan undangan yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan ketua panitia Djoko Setyo Widodo juga mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan penitipan partai oleh Subur Budhisantoso kepada Moeldoko.
"Hal ini sungguh memalukan, gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT ilegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com.
BACA JUGA: Ssst, Kubu Moeldoko Dapat Ucapan HUT Demokrat dari Jokowi?
Alumnus Universitas Indonesia itu menyebut modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja dilakukan oleh kubu KLB, termasuk untuk perayaan HUT Demokrat.
Dia juga mengeklaim pencatutan nama Budhisantoso itu sampai ke telinga yang bersangkutan dan membuat mantan ketum Partai Demokrat itu merasa tidak nyaman.
BACA JUGA: AHY Serahkan Penghargaan untuk SBY, Simak Kalimatnya
"Justru pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat (9/9) Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior Partai di antaranya Prof Subur Budhisantoso," tutur Herzaky.
Menurut dia, sikap memalukan dan tidak beretika itu terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko, salah satunya saat kubu KLB Deli Serdang memasukkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Herzaky menyebut Moeldoko mencantumkan status pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai ketua umum Demokrat, bukan sebagai kepala staf kepresiden (KSP).
"Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya negara telah menggaji dirinya sebagai KSP tujuh tahun terakhir," tandas Herzaky. (mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra