jpnn.com - JAKARTA - Petinggi PPP dari kubu KH Maimoen Zubair dan SDA tak mau kehilangan tiket koalisi.
Tadi malam, mereka telah mendahului bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi. Pertemuan itu hanya berselang beberapa jam setelah Muktamar di Surabaya menetapkan Romahumurmuziy sebagai ketua umum.
BACA JUGA: Miliki 18 RS Internasional, WNI Masih Suka Berobat Keluar Negeri
Para petinggi PPP yang menemui Jokowi itu adalah Wakil Ketua Umum DPP PPP Hasrul Azwar, Ketua DPP Arwani Thomafi, dan Wasekjen DPP Saifullah Tamliha. Mereka datang sekitar pukul 19.30. Pertemuan itu pun baru selesai sekitar pukul 21.30.
Hasrul dalam penjelasannya mengatakan pertemuan dengan Jokowi itu membahas tiga hal. Yang pertama fraksi PPP baik di DPR dan MPR mendukung pelantikan Jokowi-JK. "Fraksi PPP akan datang dipelantikan. Tidak ada satupun yang tidak hadir," ujarnya.
BACA JUGA: Hati-Hati Penipuan, Kelulusan CPNS Belum Diumumkan
Poin yang kedua, yakni menyinggung masalah muktamar. Jokowi berharap PPP dapat bersatu. Pasalnya saat ini kubu partai berlambang kabah itu terpecah menjadi dua.
Kubu Romahurmuziy menggelar muktamar di Surabaya. Romy pun akhirnya terpilih menjadi ketua umum PPP. Sedangkan kubu Suryadarma Ali menolak muktamar itu.
BACA JUGA: Ibunda Jokowi Tetap Tinggal di Solo
Menurut Hazrul, nantinya dua kubu itu akan dipertemukan oleh mahkamah partai. Setelah islah, nanti akan digelar muktamar. Yang membiayai muktamar adalah Ketua Majelis Syariah PPP" Maimoen Zubair. "Nanti muktamar yang membuka Pak Jokowi," jelasnya.
Sedangkan poin ketiga, Hazrul menyatakan siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di dalam pemerintahan. Menurut dia, dalam waktu dekat penggabungan itu akan dideklarasikan. "Secepatnya akan dilakukan," ujarnya.
Sementara itu, Abdul Kadir Karding Ketua DPP PKB mengatakan mengakui bahwa PPP akan segera bergabung dengan Jokowi-JK. "Mulai hari ini sampai lima tahun ke depan PPP di KIH," ujarnya.
Ketika disinggung mengenai apakah ada pengurangan kursi partai KIH setelah PPP bergabung Romy menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada politik transaksional. "Tidak ada bagi-bagi kursi. Menteri itu urusan presiden," jelasnya. (aph/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 10 Hari Sholawat Dzikir untuk Kelancaran Pelantikan
Redaktur : Tim Redaksi