jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali, Syaifullah Tamliha menuding kelompok Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa dan Romahurmuziy (Romy) main dua kaki.
Menurut Syaifullah, mereka berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Namun setelah keinginan mereka dipenuhi untuk jadi Wakil Ketua DPR, mereka akan meninggalkan KMP dan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-JK.
BACA JUGA: Usulkan Anggodo Widjojo Dapatkan Pembebasan Bersyarat
"Saya tahu teknik mereka. Seolah-olah tetap di KMP, karena dengan begitu Romy akan bisa menjadikan diri sebagai Wakil Ketua DPR karena ada jatah PPP untuk jabatan tersebut. Itu cerita sebelum 5 Oktober. Setelah 5 Oktober, sebelum Jokowi-JK menyusun kabinetnya, mereka akan Mukernas lagi, mengubah arah kebijakan," kata Syaifullah Tamliha kepada wartawan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (17/9).
Jika Romy sudah terpilih menjadi Wakil Ketua DPR lanjutnya, maka sampai 5 tahun ke depan sesuai Tatib dan UU MD3 hal itu tidak bisa diubah meskipun PPP mengubah arah koalisinya.
BACA JUGA: PKB Tak Setuju Istilah Profesional Parpol dari Jokowi
Ini adalah akal busuk dari orang-orang yang memainkan PPP demi kepentingan pribadi masing-masing. "Dengan demikian nanti kubu Emron, Romy dan Suharso akan dapat semuanya, pimpinan DPR dapat, sekaligus juga menteri di kabinet Jokowi," ungkapnya.
Perpecahan di antara SDA dan kubu Romy, lanjut Syaifulah, dipicu saat Romy menginginkan kursi Ketua DPR. Tapi itu tidak dipenuhi SDA sehingga dia marah. Sebelum Romy memecat SDA, dia sempat menghubungi SDA via telepon perihal permintaannya menjadi Wakil Ketua DPR.
BACA JUGA: Nama Abraham Samad Dicatut dalam Kasus Kuburan
"Perkara sebenarnya, Romy itu kirim sms ke keta umum minta ditunjuk sebagai wakil Ketua DPR, tapi SDA maunya dibicarakan dulu di rapat, dia kecewa lantas memecat ketua umum. Dia gelar rapat tanpa tanda tangan ketum, mana bisa," ungkapnya.
Romy sendiri ujar Tamliha, tidak bisa memecat SDA karena Romy dan kawan-kawan dipilih oleh SDA yang menang dalam Muktamar. Dia pun meminta agar masyarakat memahami posisi itu dan jangan justru dibalik-balik. Termasuk dengan rencana kubu Romy cs mengadukan kubu SDA ke Polisi karena menutup kantor DPP PPP untuk mereka. Dirinya melihat wajar saja Romy, Suharso dan Emron dilarang masuk karena mereka sudah dipecat.
"Ketua Umum hasil Muktamar tetap SDA dan Romy cs ditunjuk oleh ketua umum terpilih sebagai sekretaris jenderal. Jangan dibalik-balik. Terkait kantor DPP PPP, saya mengapresiasi Angkatan Muda Kabah dan GPK yang mengawal kantor itu agar tidak digunakan untuk kegiatan politik yang merusak PPP. SDA sendiri sudah bicara ke Polisi dan menjelaskan tapi memang hal itu tidak perlu digembar-gemborkan, tidak enak sama konstituen. Kita kan pengurus partai, ngurus rakyat, jangan sampai ada anggapan ngurus partai saja gak beres kemudian bagaimana ngurus rakyatnya," ujar Tamliha.
Menjawab pertanyaan perbedaan keinginan kubu Romy yang ingin menggelar Mukernas dan kubu SDA yang justru ingin menggelar muktamar, Tamliha menjelaskan muktamar adalah permusyawaratan tertinggi di PPP dan muktmar lah yang berhak menyusun pengurus.
"Oleh karena itu daripada PPP bergejolak terus, kita memilih lakukan Muktamar," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tegaskan Pendaftaran CPNS Online Lebih Bagus Ketimbang Manual
Redaktur : Tim Redaksi