jpnn.com, JAKARTA - Kubu eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yakin majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akan menjadikan pledoi sebagai bahan pertimbangan putusan.
Penasihat hukum SYL Sri Sinduwati mengatakan ada beberapa poin penting dalam pledoi kliennya yang patut menjadi pertimbangan.
BACA JUGA: SYL Merasa Dikhianati Panji
"Pertama, perihal tidak adanya saksi yang menguatkan dakwaan jaksa tentang perintah urunan atau permintaan uang dari SYL," kata Sinduwati, Senin (8/7).
Hal itu terungkap dalam agenda pemeriksaan saksi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ali Jamil Harahap dan pegawai biro umum Kementan pada 6 Mei lalu.
BACA JUGA: KPK Soroti Green House Milik Pimpinan Parpol di Kepulauan Seribu yang Dibangun Lewat SYL
Dua saksi tersebut dengan tegas menjawab tidak pernah mendengar langsung dari SYL terkait adanya perintah urunan.
Tak hanya itu, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono juga menyebutkan SYL pernah memerintahkan anak buahnya untuk menolak permintaan apa pun yang mengatasnamakan dirinya.
BACA JUGA: Dianggap Memeras dan Menerima Suap, SYL Dituntut 12 Tahun Penjara
Sinduwati mengatakan keterangan para saksi itu menunjukkan dakwaan dan tuntutan jaksa yang menyebut SYL melakukan pemerasan tidak sepenuhnya bisa dibuktikan.
”Keterangan saksi (Panji Hartanto dan beberapa saksi, Red) hanya mendengar dari kata orang lain yang hanya ‘katanya’ saja,” lanjutnya.
Sri menegaskan sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri.
Tak hanya itu, lanjutnya, ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP juga menegaskan bahwa penilaian kebenaran keterangan seorang saksi didasarkan pada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
"Sedangkan keterangan saksi Panji tidak bersesuaian dengan keterangan saksi dan fakta lainnya sehingga keterangan saksi Panji tidak layak dipercaya keterangannya," kata Sri.
Sri menambahkan apa yang disampaikan SYL dalam pledoi patut dipertimbangkan oleh hakim.
Apalagi, jelasnya, SYL juga menyertakan bukti video rekaman keterangan saksi yang menguatkan hal tersebut.
"Pledoi yang disampaikan beliau (SYL, Red) sangat komprehensif dan detail membantah dakwaan dan tuntutan jaksa,” pungkas Sri.
Diketahui, eks Mentan SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan.
SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.
Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (mcr8/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Kenny Kurnia Putra