jpnn.com, JAKARTA - Bank Dunia mengucurkan dana kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr) yang akan digunakan untuk membiayai dua proyek strategis. Yakni perumahan untuk rakyat serta infrastruktur pariwisata.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk program perumahan rakyat, Bank Dunia akan membantu di dua program.
BACA JUGA: Tulungagung Dijadikan Pilot Project Pengembangan FLPP
Yaitu program perumahan swadaya bantuan stimulan (PSBS) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Untuk dua program tersebut, Bank Dunia akan memberikan pinjaman sebesar USD 450 juta.
”Sebanyak USD 225 juta untuk memperbanyak rumah swadaya. Dan sebanyak USD 225 juta untuk mendukung FLPP,” tutur Basuki seperti diberitakan Jawa Pos.
BACA JUGA: Pak Basuki Utamakan Benahi Jalur Puncak I
Menurut Basuki, dari total USD 450 juta itu outputnya akan berupa penambahan rumah sebanyak 1,2 juta unit pada 2019.
Melalui program-program pembiayaan rumah tersebut, Basuki mengatakan, dana pinjaman itu akan membantu salary people dan non-salary people untuk bisa memiliki rumah sendiri.
BACA JUGA: Pemerintah Kaji Bangun Jalan Tol di Batam
Rencananya loan sign akan dilakukan pada Juli mendatang. Sebagai langkah awal, setelah loan sign, Kementerian PUPR akan langsung ngebut melakukan pembangunan fisik.
Dari rencana awal pembangunan fisik dimulai pada Januari tahun depan, Basuki memasang target baru yakni pada Oktober 2017.
”Fisiknya kita mulai Oktober bisa. Ini kan multiyears, ajdi tidak perlu di awal tahun,” ucapnya.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menjelaskan, untuk program national affordable housing, Lana mengatakan bahwa saat ini progress-nya sudah cukup maju.
Dalam waktu dekat akan ada penandatanganan pinjaman dari Bank Dunia kepada Kementerian PUPR.
”Saat ini masih melengkapi berkas-berkas. Berkas-berkasnya sudah sedang diperiksa oleh Kementerian Keuangan,” tutur Lana.
Dengan progress yang cukup baik itu, Lana berharap prosesnya bisa berjalan sesuai rencana. Sebelumnya, program teraebut direncanakan untuk bisa diaplikasikan pada Agustus 2017. Sambil berjalan, menurut Lana, baik Kementerian PUPR maupun Bank Dunia masih perlu memperjelas banyak detail-detail. Seperti skema, project operation manual, hingga anggaran.
”Untuk project operation manual sudah beres. Anggaran juga sudah oke,” ucapnya.
Untuk program infrastruktur pariwisata, Basuki mengatakan, ada tiga destinasi dari 10 destinasi prioritas yang akan dibantu lewat pinjaman dari Bank Dunia.
Yaitu, Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Infrastruktur yang akan dibangun meliputi infrstruktur dasar, seperti air, sanitasi, jalan, dan homestay.
Untuk besarannya, Basuki mengaku masih belum mengetahui besaran untuk masing-masih objek wisatan. Menurutnya, saat ini masterplan-nya masih dalam tahap persiapan penyusunan sehingga masih belum ada kepastian.
”Agustus ini mulai penyusunan masterplan. Sekarang baru didiskusikan. Pembagiannya tergantung demand yang nantinya dilihat dari masterplan,” katanya.
Program yang ritargetkan selesai dalam 12 bulan itu akan memulai implementasi fisik pada 2018. Namun, kata Basuki, pembangunan air dan sanitasi bisa didahulukan karena tanpa masterplan pun dua kebutuhan itu pasti akan dibangun.
”Total pinjamannya untuk implementasinya USD 200 juta. Sedangkan untuk masterplan-nya, kita dapat grant USD 8 juta,” tambah Basuki. (and)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KemenPUPR Gelontorkan Rp 130 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Batam
Redaktur & Reporter : Soetomo