"Saya melihat studi banding DPR ke luar negeri dan kunjungan kerja DPRD ke berbagai daerah di Indonesia bahkan juga ke luar negeri menjadi sumber penghasilan tambahan anggota Dewan," kata Andrinof di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (13/9).
Menurutnya, menjadikan studi banding dan kunjungan kerja anggota Dewan sebagai sumber tambahan penghasilan bukan karena gaji para anggota dewan itu kecil. Sebab gaji para wakil rakyat sudah cukup besar.
"Masalahnya, mereka terjebak dengan memenuhi keinginan antara lain cicilan mobil dan rumah serta perabot yang serba baru. Terang saja gaji yang diberikan rakyat itu tidak akan pernah bisa mencukupi berbagai keinginan gaya hidupnya itu," ungkap dia.
Fenomena yang sama juga terjadi di lingkungan eksekutif yang ditandai dengan makin besarnya alokasi perjalanan dinas ke luar negeri di kalangan pejabat pemerintahan mulai di tingkat pusat hingga kabupaten/kota. "Bahkan di lingkaran pusat kekuasaan disebut-sebut biaya perjalanan dinas ke luar negerinya mencapai Rp1 triliun. Ini sangat tidak adil jika dibanding dengan kondisi riil ekonomi masyarakat bawah," ungkapnya.
Lolosnya anggaran Rp1 triliun untuk perjalanan dinas pusat kekuasaan tersebut, menurut Andrinof, karena DPR memang menutup mata untuk mencermatinya. "Selaku pemegang hak budgeter, DPR punya wewenang untuk memangkas semua mata anggaran yang berpotensi menghamburkan keuangan negara. Tapi karena anggota DPR juga bahagian dari penikmat fasilitas negara, maka mereka meloloskannya," ungkap Andrinof. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Disarankan Sediakan Anggaran untuk Plesiran
Redaktur : Tim Redaksi