Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, perjalanan yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Budiman Sudjatmiko tersebut menghabiskan biaya sampai Rp 1,6 miliar. "Ketika publik lagi sibuk dengan arus balik, sekarang ini memang momen yang paling pas untuk pelesiran. Tentu supaya tidak banyak yang mengkritisi kunjungan ini," cetus Uchok Sky Khadafi, koordinator Fitra, kemarin (25/8).
Uchok menyindir tajam kunjungan kerja (kunker) ke Brasil itu. Dia menyebut masa reses sejak 16 Agustus lalu sudah habis. Masa reses DPR mendatang baru sekitar Oktober. "Keterlaluan lah. Mereka malah menambah libur dengan alasan kunjungan kerja yang kurang bermanfaat," tandasnya.
Pansus RUU Desa, sindir Uchok lagi, cukup "pintar" dengan memilih Brasil. Soalnya, standar tiket ke Brasil paling mahal dibanding negara lain. Selain itu, anggota DPR yang ikut dalam rombongan memperoleh uang saku, transportasi lokal, uang makan, dan uang penginapan per hari sebesar USD 436. Sedangkan setiap staf mendapatkan USD 241. Uchok meragukan efektivitas kunker kali ini. "Namanya juga pelesiran. Kebanyakan tidak menguntungkan buat masyarakat," tegas Uchok.
Budiman berjanji bahwa pansus akan menyampaikan laporan hasil kunker secara terbuka kepada publik. Misalnya melalui website resmi DPR. Apalagi, rencana keberangkatan mereka juga sudah dirilis melalui website yang sama, yakni https://www.dpr.go.id, sejak Jumat lalu (24/8). "Kalau perlu kami presentasi di depan media," ucap politikus muda PDIP itu.
Budiman juga memastikan bahwa rombongan pansus akan sungguh-sungguh mencari masukan untuk memperkuat materi RUU Desa. "Jangan khawatir kami di sana akan jalan-jalan," tutur dia.
Selama di sana, rombongan diagendakan bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri Brasil, DPR setempat yang membidangi persoalan pemerintah daerah dan desa, serta pejabat kota negeri sepak bola tersebut. Untuk lebih mendalami hubungan antar unit pemerintahan dalam pengelolaan desa, rombongan pansus akan berkunjung ke sejumlah desa di daerah Iguacu, Brasil.
Budiman menjelaskan, Brasil dipilih sebagai lokasi studi banding karena sejumlah negara bagiannya menerapkan participatory budgeting mulai level barrao atau kampung.
"Dalam penyusunan anggaran untuk pemenuhan infrastruktur, misalnya pembangunan sekolah, sarana kesehatan, jalan, dan pelayanan publik lainnya, masyarakat di level kampung yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat dilibatkan," paparnya. (pri/c9/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Merasa Jadi Semut
Redaktur : Tim Redaksi