jpnn.com, PALANGKA RAYA - Komisi III DPR menggelar kunjungan kerja masa reses ke Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (1/11). Komisi III DPR bertemu dengan para mitra kerja seperti Kapolda, Kajati, BNNP, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkumham Kalteng beserta jajaran.
"Ini adalah bagian dari kerja pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR," kata anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsy, Kamis (1/11).
BACA JUGA: RUU Pesantren Perlu Mengakomodasi Ragam Metode Pendidikan
Dia menjelaskan, dalam kunker reses seperti ini Komisi III DPR melakukan pengawasan implementasi kerja lapangan dari mitra kerja. Komisi yang membidangi hukum dan keamanan itu melihat bagaimana eksekusi program yang telah disusun dalam rencana kerja kementerian/lembaga.
"Selain itu kita juga banyak membahas kendala yang dialami oleh mitra kerja di lapangan. Hal itu menjadi catatan kami untuk perbaikan ke depan," ujarnya.
BACA JUGA: PAN Setuju Dana Kelurahan dengan Satu Syarat
Berbagai masukan masyarakat dan kasus yang sedang menjadi perhatian publik juga didiskusikan di sini. Menurut Aboe, salah satunya adalah soal narkoba yang masih tinggi peredarannya di Kalteng.
"Khususnya untuk tiga kota yakni Palangkaraya, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur," kata Aboe. Wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pengin melihat kemajuan penanganan narkoba di tiga wilayah tersebut.
BACA JUGA: Ketua DPR Berharap Penertiban Rumdin TNI-AD Berakhir Damai
Komisi juga melihat kinerja Kajati Kalteng, misalkan saja penanganan dugaan korupsi pada pembangunan Bandara H M Shidiw di Muara Teweh yang sejak 2010 belum kelar.
"Termasuk juga kami mengklarifikasi adanya 15 aduan masyarakat tentang pelanggaran disiplin di lingkungan Kejati Kalteng," ungkapnya.
Pada bidang keamanan, Komisi III DPR juga berdiskusi dengan Polda Kalteng, kenapa beberapa waktu terakhir kejahatan dengan kekerasan di wilayah Palangkaraya cenderung meningkat. "Kami melakukan evaluasi atas tim reaksi cepat yang dibentuk oleh kepolisian diwilayah tersebut," jelas Aboe.
Komisi III DPR juga berdiskusi dengan Kanwil Kemenkumham Kalteng mengenai kelebihan kapasitas lapas. Adanya pembangunan blok baru di Lapas Palangkaraya diharapkan akan dapat mengurangi problem tersebut.
"Kami juga mendiskusikan adanya warga lapas yang bunuh diri. Kami mengevaluasi sistem pengawasannya, bagaimana hal ini bisa terjadi," ungkapnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banggar DPR Tunggu Dasar Hukum Dana Kelurahan
Redaktur & Reporter : Boy