Kuota BBM Ludes, Pemerintah Diminta Jaga Pasokan

Senin, 28 November 2011 – 20:42 WIB

JAKARTA – Pemerintah diminta tetap menjaga dan mengamankan pasokan BBM bersubsidi sesuai kebutuhan masyarakatPermintaan muncul lantaran kuota BBM yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar 40.49 juta Kiloliter dinyatakan ludes.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komsii VII DPR RI, Zainudin Amali kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (28/11)

BACA JUGA: Bagi PNS, Gunakan FLPP Untuk Beli Rumah

"Kita minta pemerintah tetap menjaga dan mengamankan pasokan BBM sesuai kebutuhan masyarakat, kita tak ingin ada kelangkaan di tengah masyarakat," ucap politisi dari fraksi Partai Golkar itu.

Zainudin mengaku sudah menduga bahwa konsumsi BBM bersubsidi ini akan melebihi kuota
Sebab, hingga kini pemerintah belum juga melakukan upaya nyata agar BBM subsidi tepat sasaran.

"Kita sudah menduga bahwa konsumsi BBM ini akan melebihi kuota

BACA JUGA: Pemerintah Segera Bahas Kelebihan Kuota BBM Subsidi

Ini tentu saja di samping masih banyaknya penyelewengan juga disebabkan belum dilaksanakannya pengaturan seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang,’’ ujarnya.

Pemerintah, tambahnya, harus bertanggungjawab dan segera mengusulkan penambahan BBM bersubsidi itu ke Komsii VII DPR
‘’Tak mungkin Pertamina menanggung sendirian dan menutupi kelebihan itu,’’ terangnya

BACA JUGA: Bertekhnologi Tinggi, Menteri BUMN Terima Proposal PLTN



Sementara Vice President Corporate Communication Pertamina, Mochamad Harun menyatakan bahwa Pertamina tetap menyediakan dan menyalurkan BBM bersubsidi sesuai kebutuhan masyarakat‘’Kita Pertamina sebagai penyedia tetap mendistribusikan sesuai kebutuhan masyarakat, meskipun kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 telah habis,’’ ungkapnya.

Harun menegaskan, Pertamina sudah menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan kelebihan konsumsi BBM bersubsidi yang mencapai 1,4 juta  dari kouta yang ditetapkan sebesar 40,49 juta KL" Kita sudah kordinasikan kepada pemerintah soal quota BBM subsidi yang melebeihi kuota iniDiharapkan dapat segera dibahas dan disetujui pemerintah dan DPR,’’ pungkasnya(yud/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pulau Kecil di Indonesia Efektif Pakai Tenaga Surya


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler