“Ditengarai dia (Imron) terlibat berdasarkan laporan yang masuk kepada kami,” ujar komisioner KY bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Suparman Marzuki, di Jakarta, Rabu (12/12).
Karena itu jika bukti-bukti yang dirasa nantinya cukup lengkap, lanjut Suparman, KY akan segera memanggil Imron. Langkah ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang KY mengatur, pemanggilan dan pemeriksaan hakim bisa dilakukan jika muncul dugaan pelanggaran kode etik hakim.
Sementara Pasal 22 Ayat (4) menyebutkan, setiap hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta KY terkait pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 hari, terhitung sejak tanggal permintaan KY diterima. “Laporan sudah masuk dan kami masih terus memperbanyak bukti keterlibatannya,” katanya.
Sementara Mahkamah Agung (MA) menolak memeriksa Imron Anwari. Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko menyatakan bahwa Imron tidak terlibat kasus berubahnya vonis atas Hengky Gunawan dari 15 tahun menjadi 12 tahun penjara yang telah menyerat hakim agung Ahmad Yamanie.
Sidang MKH Selasa (11/12) kemarin memutuskan untuk memecat Yamanie secara tidak terhormat. Ia didakwa seorang diri mengubah vonis tanpa sepengetahuan majelis hakim lainnya, yakni Imron dan Nyak Pha. Namun Yamanie dalam pembelaannya mengaku tidak melakukannya seorang diri.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Kasus Korupsi BlackBerry, Kejagung Libatkan PPATK
Redaktur : Tim Redaksi