jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD La Nyala Mahmud Mattalitti mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga stok kebutuhan konsumsi masyarakat di tengah wabah virus corona yang berkembang dewasa ini.
Dia berharap pemerintah tetap mengambil kebijakan menjaga kebutuhan konsumsi masyarakat terkait dampak Covid-19.
BACA JUGA: La Nyalla Minta Senator Pantau Kesiapan Daerah Hadapi Corona
La Nyalla menjelaskan ada dua strategi untuk menjaga perekonomian masyarakat tetap stabil dengan baik, yaitu melalui bantuan pangan non-tunai dan bantuan sosial (bansos).
Menurut dia, dua strategi tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan melawan dampak dari ekonomi yang lesu. Selain itu, La Nyalla menyatakan kedua bantuan tersebut segera dicairkan sehingga ekonomi domestik tetap terjaga di kisaran lima persen.
BACA JUGA: Lihat Data Terbaru Corona di Depok, Masih Mau Resepsi Pernikahan?
“Bansos tahap pertama perlu segera dicairkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Strategi ini untuk menjaga tingkat konsumsi di masyarakat guna menopang pertumbuhan ekonomi domestik tetap stabil,” kata La Nyalla, Sabtu (21/3).
Selain perekonomian masyarakat, kata Nyalla, perlu memerhatikan nasib para pekerja harian lepas yang terdampak wabah Covid-19.
BACA JUGA: Ada Tugas Khusus dari Bu Mega untuk Mbak Risma demi Halau Corona
Para pekerja harian lepas yang masuk kategori masyarakat kurang mampu ini perlu mendapat bantuan khusus dari pemerintah. Bantuan itu dapat diambil dari dana insentif daerah (DID) yang selama ini rutin diberikan pemerintah berupa pemberian bantuan secara tepat sasaran.
"Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan khusus yang dibayarkan kepada mereka yang berpenghasilan rendah harus secara penuh dan tepat sasaran," kata senator dari Jawa Timur (Jatim) itu.
Dia menyatakan wabah Covid-19 bisa memengaruhi stok komoditas pangan di masyarakat. Hal tersebut akan menyulitkan kalangan masyarakat yang kurang mampu dalam mengonsumsi bahan pangan.
“Pemerintah diharapkan membuat posko pangan murah di setiap kelurahan untuk keluarga tidak mampu. Tentunya yang sudah dinyatakan wilayah karantina terbatas,” imbuhnya.
La Nyalla juga mengharapkan pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang diakibatkan oleh Covid-19.
Salah satu stimulus yang dapat diberikan adalah keringanan pajak, yang meliputi keringanan pajak penghasilan 21 (PPh 21), PPh 22, dan PPh 25, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).
Hal tersebut bisa diberikan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Khusus untuk insentif PPN tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi akibat meluasnya virus corona.
“Dalam pengurangan PPN ini tentunya pemerintah akan kehilangan penerimaan pajak yang cukup besar. Namun, hal tersebut perlu diambil di tengah kondisi ekstrem ini untuk menghindari hal yang lebih buruk lagi,” pungkasnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy