jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 bekerja secara tepat dan cepat bila ingin Indonesia bangkit di 2021.
Senator dari Jawa Timur itu menegaskan bahwa minimal Komite harus belajar dari pengolahan Dana Otonomi Khusus (Otsu) di Aceh.
BACA JUGA: La Nyalla: Indonesia Memanggil 8 Juta Saudagar Bugis Makassar Bantu Ekonomi
Menurutnya, pemulihan ekonomi harus juga difokuskan dengan membangun dan memperkuat sektor usaha yang dapat menjadi pengungkit perekonomian. Sehingga benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah-daerah.
“Kami punya pengalaman saat melakukan serap aspirasi di Provinsi Aceh. Kenapa menjadi provinsi paling miskin di Sumatera, padahal punya dana Otsus? Karena dananya tidak digunakan ke sektor pengungkit ekonomi,” kata Nyalla di depan peserta webinar ‘Menakar Keberhasilan Kerja Komite Pemulihan Ekonomi Nasional’, di Jakarta, Sabtu (29/8) siang.
BACA JUGA: La Nyalla Ingatkan Naturalisasi Pemain Harus Ada Relevansinya
Dari studi World Bank tentang Aceh, dana Otsus di Aceh digunakan untuk program-program karitatif, seperti perbaikan fasillitas publik dalam skala kecil dan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki efek ekonomi berantai. Belum digunakan untuk membangun proyek besar sebagai pengungkit ekonomi, yang bisa menyerap tenaga kerja masyarakat di Aceh.
La Nyalla mengingatkan resesi ekonomi sudah di depan mata. Indonesia membutuhkan momentum pengungkit yang kuat untuk bisa lepas dari krisis akibat pandemi Covid-19 ini.
BACA JUGA: La Nyalla Serahkan 1 Sapi Kurban Kepada PBB
Menurutnya, sektor sasaran yang akan diungkit juga harus tepat. Sebab, jika melihat data PDB Indonesia saat ini, hanya tiga lapangan usaha yang masih memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
“Bagaimana dengan sektor lainnya? Berikan relaksasi. Itu yang dibutuhkan mereka untuk bisa bertahan karena jika saat ini dipacu untuk meraih momentum," katanya.
Dia menjelaskan cara-cara yang dapat ditempuh antara lain menimalisir biaya dan kerugian mereka. Yakni dengan memberi beberapa insentif melalui skema stimulus perbankan, pajak, retribusi daerah, biaya beban PLN, asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dan aturan kepailitan. "Ini bisa ditempuh melalui perppu atau omnibus law,” paparnya.
Karena itu, lanjutnya, ada tiga kata kunci di dalam Perpres 82/2020 tersebut yang sudah tepat. Yakni, percepatan, monitoring, dan evaluasi.
Menurutnya, hal ini penting karena bila melihat data hingga pekan pertama Agustus 2020, dana yang terserap baru Rp.151,3 triliun atau 21,8 persen dari pagu anggaran Rp.695,2 triliun. Begitu juga dengan program bantuan langsung tunai juga masih terserap di bawah 50 persen.
Dia menyatakan jika kecepatan penyerapan dana tersebut berjalan dengan baik dan tepat, dan menjadi pengungkit ekonomi, maka apa yang ditargetkan pemerintah di 2021 sangat mungkin tercapai.
"Sekali lagi, percepatan, monitoring dan evaluasi. Karena di situlah takaran publik dalam mengukur kinerja komite yang dipimpin saudara Erick Thohir sebagai ketua pelaksana komite itu,” pungkas La Nyalla. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy