jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau biasa disapa Ahok, yang menyebut Mendagri Gamawan Fauzi tak paham konstitusi, masih menjadi polemik.
Secara bergantian, anak buah Gamawan melakukan pembelaan. Lagi-lagi, Ahok disindir soal etika pemerintahan. Maklum, Ahok merupakan wagub, yang secara hirarkis pemerintahan berada di bawah mendagri.
BACA JUGA: Honor Sosialisasi Diduga Disunat Oknum PNS
Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar, menilai, pernyataan Ahok keluar dari konteks dan konten yang disampaikan Gamawan, terkait penempatan Lurah Lenteng Agung, DKI, Susan Jasmine Zulkifli yang sempat ditolak warga setempat.
"Konteks dan kontennya harus didudukkan secara arif, jernih, dan benar. Kita semua setuju dengan kebhinekaan. Namun sejarah, budaya, dan etika pemerintahan Indonesia berbeda dengan India," ujar Bahtiar kepada wartawan, Senin (30/9).
BACA JUGA: Penumpang Melahirkan di WC Stasiun
Dikatakan, masih banyak cara lain untuk menyampaikan ketidaksetujuan jika seorang pejabat tidak setuju dengan sebuah saran. "Dibicarakan baik-baik, dicari solusi terbaiknya. Tidak harus selalu bicara di ruang publik. Musyawarah adalah jalan yang mesti kita utamakan," saran dia.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, mengingatkan Ahok agar harus bisa menempatkan diri, tidak sembarangan mengeluarkan pendapat.
BACA JUGA: Novi Amilia Diusir dari Kos
"Jangan justru menanggapi sesuatu secara berlebihan, apalagi sampai menuding Mendagri Gamawan Fauzi tidak paham konstitusi," ujar Reydonnyzar. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jakarta Paling Transparan Soal Anggaran
Redaktur : Tim Redaksi