jpnn.com - JAKARTA--Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi meminta pemerintah agar tidak memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan CPNS kepada tenaga honorer. Baik itu guru, medis, dan tenaga teknis lainya yang saat ini bertugas di berbagai instansi pemerintah.
FHI berharap pemerintah mempunyai empati dan kearifan untuk menyelesaikan masalah honorer K2.
BACA JUGA: Penumpang Bawa Kartu Nama Itu Duduk dekat Pintu Darurat
"Kami berharap pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS walau secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Meski begitu harus ada jaminan dalam bentuk kebijakan yang mempunyai payung hukum," kata Hasbi kepada JPNN, Rabu (31/12).
FHI meminta pemerintah untuk segera megeluarkan kebijakan dan mengkaji kembali formulasi penyelesaian tenaga honorer melalui tes menjadi tanpa tes, dengan melakukan pendekatan afirmasi berdasarkan usia dan masa kerja. Formulasi kebijakan melalui tes telah mengingkari rasa kemanusiaan dan keadilan.
BACA JUGA: Indonesia Berduka, Malam Tahun Baru jangan Hura-Hura
"FHI meminta dan mendesak pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer K2 tanpa tes. Sebab tes akan membuka ruang KKN, permainan uang, pemborosan uang rakyat," tegasnya.
Selain itu FHI meminta pemerintah tidak hanya memberikan perhatian khusus pada guru dan medis tetapi perlu juga memperhatikan tenaga honorer di instansi pemerintah lainnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Lima Jenazah Segera Tiba di Pangkalan Bun
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Korban AirAsia Diterbangkan ke Surabaya, Ini Ciri-cirinya
Redaktur : Tim Redaksi